Vakasi? Yes or No!

images-9Istilah vakasi akhir-akhir ini menjadi trending topic di Sulsel.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian.
Sementara defenisi tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja.

Berawal dari keinginan kepala Dinas Pendidikan untuk memberi tambahan gaji ( tunjangan ) kepada guru-guru SMA/SMK yang akan dialihkan ke propinsi.
Dan muncullah pro kontra tentang vakasi ( baca : tunjangan ) bagi 16.000 guru yang akan mutasi menjadi pegawai pemerintah propinsi.
Tentang regulasinya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
Peraturan Gubernur Suawesi Selatan Nomor 56 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS & Calon PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, mengatur tentangan tunjangan daerah yang diberikan kepada PNS & CPNS ( pasal 3 )
Besaran Tunjangan Daerah ( TD ) bagi PNS & CPNS diberikan sesuai dengan peringkat golongan, yaitu :
Golongan IV sebesar Rp. 1.925.000
Golongan III sebesar Rp. 1.950.000
Golongan II sebesar Rp. 1.975.000
Golongan I sebesar Rp. 2.000.000
( pasal 4 )
Tunjangan Daerah yang diberikan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam masuk kerja
( pasal 6 )
SKPD yang telah menerima tunjangan khusus, insentif, tunjangan beban kerja, tidak diberikan Tunjangan Daerah.
( pasal 13 )
Sebagai gambaran pemberlakuan tunjangan di pemerintah provinsi saat ini, Inspektorat, BPKD , BAPPEDA, Satpol PP, Rumah Sakit Sayang Rakyat dan Kantor Penghubung, tunjangan yang diperoleh yaitu tunjangan beban kerja dan diatur tersendiri dalam peraturan gubernur yang berbeda.
Dan SKPD tersebut di atas tidak berhak mendapatkan tunjangan daerah sebagaimana yang termuat pada Peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013.
Secara umum, semua PNS & CPNS lingkup pemerintah provinsi Sulsel harus menerima Tunjangan Daerah, ini amanat peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013.
Dalam peraturan gubernur tersebut menyebutkan semua PNS & CPNS lingkup pemerintah propinsi kecuali 6 SKPD tadi dan PNS, CPNS yang sedang dalam hukuman, tersangka, terpidana, cuti besar, masa persiapan pensiun, penerima uang tunggu.
Menjadi polemik di Sulsel, pro kontra antara beberapa pihak tentang tunjangan daerah untuk 16.000 guru SMA/SMK yang kewenangannya dialihkan ke propinsi secara penuh pada tahun 2017.
Yang menolak beralasan bahwa guru sudah mendapatkan sertifikasi sehingga tidak berhak lagi mendapatkan tunjangan daerah.
Menurut penulis, sertifikasi itu adalah tunjangan yang melekat pada PROFESSInya sebagai guru, sementara tunjangan daerah adalah tunjangan yang diberikan sebagai PNS lingkup pemerintah propinsi.
Sumber pendanaannya pun berbeda. Sertifikasi dari pusat, Tunjangan Daerah dari pemerintah propinsi.
Dinas Pendidikan masuk dalam bagian peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013, menjadi satu kesatuan dengan SKPD lainnya. Dan Guru menjadi bagian dari Dinas Pendidikan.
Ketidaksiapan pemerintah dalam penganggaran menjadi bagian yang nampak dalam polemik ini. Pemerintah pusat, harusnya mengantisipasi & mempersiapkan konsekuensi dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke pemerintah propinsi. Bukan hanya regulasinya tapi juga konsekuensi keuangan dari pelimpahan kewenangan tersebut. Pola perhitungan DAU harus direvisi mengikuti kebijakan pelimpahan kewenangan.
Demikian juga dengan peran pemerintah propinsi, jika secara financial belum mampu mengcover tunjangan daerah dari 16.000 guru yang kewenangannya beralih ke pemerintah propinsi, ada baiknya Gubernur melakukan revisi terhadap pergub nomor 56 tahun 2013.
Jika tidak dilakukan revisi peraturan gubernur, maka kewajiban tunjangan daerah berlaku bagi semua guru PNS & CPNS yang berada dalam lingkup pemerintah propinsi.
Mari memutuskan dengan timbangan keadilan dan aturan yang ada.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info