RANPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(Sebuah Harapan Reformasi Pendidikan Sulsel)

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan sementara dalam tahap pembahasan di DPRD.

Ranperda ini ingin mengatur keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan (Sulsel), tapi sayangnya, ranperda ini tidak bisa memberikan gambaran kondisi pendidikan Sulsel 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, sebagai sebuah potret utuh apa yang terjadi dalam dunia pendidikan di Sulsel.

Jika penataan kewilayahan membutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah, jika sektor pariwisata saja membutuhkan sebuah regulasi yang menjadi acuan dalam pengembangannya, maka bidang pendidikan-pun butuh sebuah grand design untuk memperjelas potret pendidikan di Sulsel dalam sebuah kurun waktu. Kita butuh master plan pendidikan, yang meyakinkan kita bahwa pemerintah propinsi memberi sebuah kepastian akan pembangunan pendidikan yang sistematik, menyeluruh dan terkendali.

Dalam naskah akademik Ranperda penyelenggaraan pendidikan ini memuat tentang urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi : pengelolaan pendidikan menengah.

Dalam rasio pendidik dan peserta didik, yang dikemukakan hanyalah tentang jumlahnya, sementara kualifikasi pendidik terabaikan. Padahal kualifikasi dan kompetensi pendidik menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2007 tentang STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU, yang menjelaskan bahwa Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Dalam hal ini, pemerintah propinsi harus menyampaikan data existing kondisi kualifikasi pendidik di Sulsel untuk menjadi bagian dari potret pendidikan kita di Sulsel saat ini dengan salah satu pendekatan indikator tenaga pendidik. Dengan begitu, pemerintah propinsi bisa membuat planning pada tahun berapa Sulsel mencapai 100% dari amanat Undang-Undang tersebut.

Demikian pula dengan pembangunan sarana prasarana pendidikan, hendaknya pemerintah propinsi mempunyai data tentang kondisi sarana belajar mengajar di semua sekolah yang menjadi kewenangan urusan pemerintah propinsi, juga mempunyai software untuk mengontrol alokasi biaya pembangunan fisik gedung sekolah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pembiayaan berulang pada obyek yang sama.

Dalam naskah akademiknya, Ranperda ini mengambil teori dari Talcott Parsons, bahwa sekolah adalah sarana sosial untuk membangun karakter individu agar memiliki komitmen dan kapasitas pribadi sebagai syarat yang esensial untuk berperan secara optimal dimasa yang akan datang. Parson juga menjadikan sekolah sebagai seleksi dan alokasi yang berfungsi mempersiapkan para peserta diidik untuk memasuki dunia kerja. Bagi Parson, sekolah adalah arena untuk kesamaan kesempatan. Sekolah berfungsi untuk memberi kesempatan interval dan institusional yang sama kepada peserta didik, diperlukan secara wajar dalam penilaian prestasi dari berbagai kemampuan dan motivasi.

Ketika kita konsisten dengan teori Parson diatas, maka kita akan bisa menemukan sebuah terobosan baru dengan paradigma Parson.

Pertama, sekolah dijadikan tempat untuk membangun karakter dan kapasitas anak didik untuk mampu berperan optimal di “masa depannya”. Berarti, sekolah dan seluruh perangkatnya harus mampu menjawab hal tersebut. Kurikulum menjadi poin penting dalam hal ini.

Kedua, sekolah mampu memberikan skill kepada peserta didik, agar mereka siap memasuki dunia kerja.

Ketiga, ada penilaian prestasi dari berbagai kemampuan dan motivasi. Penulis terkesan dengan ungkapan Deddy Corbuzer yang mengatakan : “mengapa anak-anak di sekolah dipaksa untuk punya nilai bagus pada semua bidang study, sementara gurunya sendiri tak mampu seperti itu. Guru fisika, ketika diminta belajar geografi, apakah sang guru bisa menerima dengan bahagia? Atau guru olahraga diminta untuk menghafalkan rumus-rumus kimia ? Apa sang guru bisa mendapatkan nilai yang memuaskan ?

Membayangkan apa yang menjadi tema diskusi penulis dengan seorang kolega di pansus penyelenggaraan pendidikan, bahwa pemerintah propinsi sudah selayaknya memiliki SMK berbasis Sumber Daya Alam (SDA) daerah di masing-masing  kabupaten di Sulsel. Misalnya : Barru ada SMK Peternakan karena di sana ada PT Puli – perusahaan peternakan terbesar di Sulsel. Atau Sidrap dengan SMK Pertaniannya, Toraja dengan SMK Pariwisatanya, Bantaeng dengan SMK Kelautan atau Agro, semua berbasis potensi daerah, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang lahir dari sekolah tersebut memiliki lapangan kerja yang luas. Ada pengembangan teknologi berbasis sumber daya alam lokal.

Sidrap bisa menciptakan bibit padi yang unggul, SDM keluarannya menjadi petani modern berbasis teknologi terbaru. Itu lebih terhormat bagi generasi muda kita, dibanding mereka harus ke kota, meninggalkan sumber daya alamnya, sekolah hanya sebuah formalitas, mengejar sebuah ijazah tanpa skill. Semntara sumber daya alam dibiarkan tergarap konvensional tanpa sentuhan kecerdasan.

Apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah propinsi dalam bidang pendidikan, sebaiknya ada sebuah acuan – master plan – pendidikan. Ini juga akan memudahkan bagi DPRD -sebagai fungsi kontrol – untuk mengawasi proses pembangunan pendidikan di Sulsel.

Rupert C. Lodge menyatakan bahwa “Life is education, and education is life”. Pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan. Oleh karena itulah butuh kajian yang mendalam atas penyelenggaraan pendidikan di Sulsel.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info