Pungli… Awas Ko!!!

“Saya tidak mau dengar ada pungli, jangan ada korupsi, berbuat baiklah pada sesama.”

“Ada tim khusus monitoring ini ( G1000 ). Jangan sampai hanya slogan, pasang spanduk, lalu selesai. Sementara rakyat tidak dapat manfaatnya. Awasko !!”

Demikian dua kalimat yang disampaikan SYL saat peluncuran gerakan 1000 Goodness  atau Gerakan 1000 kebaikan dalam rangkaian HUT ke-347 Sulsel, beberapa hari yang lalu.

Apa yang disampaikan pak Gubernur harus menjadi perhatian serius semua aparatur. Entah kebetulan atau tidak, pemerintah pusat juga lagi gencar memerangi pungli.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN.

Pungli ini bukan saja menjadikan rakyat kecil sebagai korbannya, tapi juga para pengusaha. Pungli ini telah merajalela di Indonesia, dari pusat hingga masuk ke loket-loket desa.

Penulis sering menerima laporan dari masyarakat, bagaimana rakyat kecil menjadi korban pungli, mulai dari penebusan raskin, pengurusan KTP & dokumen kependudukan lainnya, pengurusan STNK  dan pelayanan publik lainnya. Saking maraknya pungli, membuat pungli itu sendiri menjadi sesuatu hal yang biasa. Jika ada petugas yang tidak memungut pungli, rasanya kita bertemu dengan “malaikat”.

Mengapa penulis mengibaratkannya sebagai “malaikat” ? Karena baik dan nyaris mustahil.

Demikianlah suasana psikologis masyarakat kita menghadapi kenyataan pungli.

Sekalipun mereka tahu jika pungli illegal tapi mereka dengan “rela” bersedia mengeluarkan uang demi kelancaran urusan mereka dengan pemerintah.

Pungli juga memukul pengusaha. Ini terjadi di semua lini usaha. Mereka terkena pungli, mulai dari perizinan, pengiriman bahan baku, hingga produksi. Data hasil penelitian USAID, sekitar 3 trilyun pungli di tahun 2004. Tahun 2011, HIPMI merilis, pungli di Indonesia sekitar 25 trilyun. Belum ada data data terbaru yang ditemukan penulis untuk angka pungli 2015. Tapi bisa kita bayangkan, jika tidak ada gerakan serius dari pemerintah untuk menghilangkan pungli, maka nilainya akan bertambah setiap tahunnya.

Berita tentang OTT pelaku pungli di kementrian perhubungan membuat kita mempunyai harapan melihat negri ini bebas pungli.

Dan Mentri Hukum & HAM pun tak tinggal diam. Yasonna Laoly menerbitkan SK tim pemantau pungutan liar di lingkungan Kementrian Hukum & HAM. Dan menyerukan perang terhadap pungli.

Kapolda Sulsel Inspektur Jendral Anton Charlian bergegas membenahi institusinya dengan menyatakan akan mengaktifkan kembali satuan tugas pemberantasan pungutan liar (pungli).

Demikian juga dengan Polri.

Juru bicara markas kepolisian RI, Inspektur Jendral Boy Rafli Amar mengatakan, polisi yang terbukti memeras & meminta pungutan liar akan diberi tindakan tegas, bisa didemosi atau diberhentikan dari Polri.

KPK pun tak tinggal diam. Dibalik kontroversi perannya, KPK menyatakan sikap untuk memberantas pungli, melalui Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, korupsi dalam unit layanan publik bisa diberantas melalui dua pendekatan sekaligus. KPK melakukan pencegahan dan perbaikan sistem layanan publik.

Kejamakan pungli di Indonesia, tanpa terasa menjadi “kultur” dalam birokrasi. Ada sebuah prinsip tersembunyi dalam pelayanan publik kita : “jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”.

Mengapa ada pungli ?

  1. Aparat menempatkan dirinya sebagai “penguasa” bukan “pelayan” sehingga segala sesuatu yang dilakukannya dianggap harus “berbayar langsung” padahal mereka sudah menerima salary untuk tugas-tugas tersebut.
  2. Aparat tidak puas dengan pendapatan resminya.
  3. masyarakat tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi. Mereka menginginkan pelayanan cepat, sehingga memanfaatkan wewenang para penyelenggara negara.
  4. Kultur feodalisme yang terwariskan dan menyusup ke birokrasi.
  5. Sistem kebijakan publik yang ada, memberi peluang terjadinya pungli.

Memerangi pungli harus sistematik & integral. Mulai dari hulu hingga hilir. Rasanya tidak adil jika yang tertuduh hanya aparat loket saja. Sistem pelayanan publik pun harus dibenahi, menutup semua peluang pungli. Reformasi birokrasi yang diawali oleh Kementrian Keuangan bisa menjadi solusi.

Demikian juga dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik harus berkontribusi menghilangkan pungli pada semua lini pelayanan publik, dengan cara, masyarakat harus mengikuti prosedur pelayanan publik.

New Public Managment ( NPM ) menjadi sebuah teori yang harus mewarnai reformasi pelayanan publik kita.      Dengan demikian, publik dalam pengertian NPM tak hanya sebatas warga Negara, namun sekaligus konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari penyelenggara layanan. Asumsinya, jika tiap-tiap penyelenggara layanan publik berlomba-lomba memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, maka dengan sendirinya standart pelayanan dan kepuasan masyarakat akan meningkat.

Semoga pernyataan Gubernur Sulsel – di awal tulisan ini – menjadi perhatian bagi aparat pemerintah se Sulawesi Selatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info