PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG:

  1. RENCANA TATA RUANG KAWASAN TERPADU PUSAT BISNIS, SOSIAL, BUDAYA DAN PARIWISATA CENTER POINT OF INDONESIA ( PUSAT BISNIS TERPADU INDONESIA )
  2. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
  3. PENGARUSUTAMAAN GENDER

HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia)
Bapak Gubernur Yang Kami Hormati
Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sulawesi Selatan 2015 yang telah ditetapkan atas kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi salah satunya adalah Prolegda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan tidak secara spesifik menyebutkan Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu). Sesuai dengan Prolegda dimaksud, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa ketika akan dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda usulan Pemerintah maka esensi isi yang akan dibahas adalah mengenai Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak spesifik membahas satu kawasan apalagi hanya salah satu bagian dari 2 kecamatan di Kota Makassar. Bukankah untuk menyusun sebuah Ranperda harus sesuai dengan prolegda yang telah ditetapkan bersama ?
Mohon penjelasan Bapak Gubernur.
Khusus terkait pembangunan di kawasan Center Point of Indonesia, saat ini telah menggunakan APBD lebih dari Rp 160 Milliar. Selain itu, terdapat lahan lebih dari 12 Hektar bersertifikat atas nama Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan tidak pernah melibatkan DPRD Sulawesi Selatan. Pembangunan dikawasan Center Point of Indonesia -pun sejak awal tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 dan baru dimasukkan ke dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 baru-baru ini. Meskipun APBD tetap dimasukkan dalam pelaksanaan pembangunan dengan memcatumkan bahwa kawasan Center Point of Indonesia sebagai bagian dari Mamminasata.
Fraksi kami sangat khawatir terhadap hal ini. Apakah suatu peraturan yang dibuat hanya untuk menjadi pembenaran atau payung hukum sesuatu hal yang sebelumnya tidak ada dan pembenaran atas suatu tindakan yang akan kita laksanakan?
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa kawasan Center Point of Indonesia yang selama ini diikutkan sebagai bagian dari Peraturan Presiden Republik Indonesiaa Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. Dengan demikian supaya lebih efektif dan cakupan Ranperda ini lebih mencakup kewenangan menyeluruh atas wilayah Sulawesi Selatan, maka akan lebih baik bila kandungan isi dari Ranperda tidak secara spesifik mengatur Center Point of Indonesia, akan tetapi seluruh kawasan strategis di Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Kawasan Mamminasata yang didalamnya juga terdapat Center Point of Indonesia .
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa lingkup Peraturan Daerah harus mencakup Sulawesi Selatan secara keseluruhan bukan hanya mengatur salah satu daerah saja di Sulawesi Selatan apalagi hanya akan mengatur bagian dari 2 Kecamatan di salah satu kota/kabupaten di Sulawesi Selatan. Hal ini selain tidak efektif, juga menunjukkan ketidakpedulian dari Pemerintah Provinsi atas keseimbangan pembangunan antar kawasan di Sulawesi Selatan. Terhadap hal tersebut, kami mohon penjelasan dari Bapak Gubernur.
Selanjutnya kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mengharapkan agar kiranya Ranperda yang diajukan disesuaikan dengan Prolegda dan lebih diperluas mencakup kawasan strategis yang lain. Mengingat Ranperda ini sangat strategis kami berharap Pansus diberikan waktu yang cukup untuk menelaah dan sekaligus membahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
Sidang Paripurna yang Terhormat
Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kita semua menyadari saat ini kita dihadapkan pada tantangan-tantangan, baik tantangan dari dalam (internal) diantaranya: demokratisasi pendidikan, desentralisasi manajemen pendidikan, dan kualitas pendidikan. Maupun tantangan global yaitu pendidikan yang kompetitif dan inovatif. Untuk dapat survive, bangsa ini membutuhkan kualitas individu yang dapat berkompetisi. Kemampuan berkompetisi hanya mungkin dihasilkan oleh pendidikan yang kondusif dan efektif, peserta didik yang terlatih, mempunyai skill yang memadai, dan berketerampilan hidup.

Untuk itu Fraksi kami meminta penjelasan dalam beberapa hal :

1. Menelaah naskah akademik yang diajukan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, pada Bab V ( Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Propinsi ), pada bagian A ( Sasaran Yang Akan Diwujudkan) alenia kedua disebutkan bahwa sasaran yang hendak diwujudkan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan antara lain adalah :
a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di Propinsi Sulawesi Selatan secara merata dan terjangkau.
b. Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan.
c. Terselenggarakannya pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Propinsi Sulawesi Selatan secara efisien,efektif dan akuntabel.
d. Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik.

Artinya, Ranperda ini tidak perlu berisi pasal-pasal yang tidak relevan dengan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, seperti di paragraf 2 pasal 20 (pendidikan dasar), paragraf 4 pasal 28 (pendidikan tinggi).
Mohon penjelasan Bapak Gubernur mengenai hal ini.

2. Ada ketidakselarasan antara Tujuan Muatan Lokal (Bab VI, pasal 46) dengan Lingkup Materi Kurikulum Muatan Lokal (Bab VI, pasal 48)
• Dimana pada Pasal 46, disebutkan bahwa Muatan Lokal bertujuan untuk membentuk PEMAHAMAN TERHADAP POTENSI DAERAH masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar :
a. Mengenal dan mencintai LINGKUNGAN ALAM, SOSIAL BUDAYA dan NILAI SPIRITUAL setempat, dan;
b. Melestarikan dan mengembangkan KEUNGGULAN serta KEARIFAN LOKAL yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
• Sementara lingkup muatan lokal, antara lain meliputi : seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa dan/atau teknologi.

Fraksi kami berpendapat bahwa untuk membentuk pemahaman terhadap Potensi Daerah, keunggulan dan kearifan nya, maka seharusnya dipenuhi dari lingkup muatan tentang SEJARAH, ILMU ALAM (geologi, iklim, vegetasi, dst), ILMU SOSIAL (adat istiadat, sosiologi, budaya, dst), SAINS atau lingkup pelajaran lainnya yang lebih relevan. Mohon penjelasan Bapak Gubernur.

3. Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan akan terakselerasi melalui kemitraan/kerjasama dan partisipasi dari kalangan swasta. Kebijakan pelibatan swasta sebagaimana telah dibahas urgensinya dalam naskah akademik tampaknya belum dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, mohon penjelasan Bapak Gubernur.

Jika penataan kewilayahan membutuhkan regulasi dalam bentuk Perda Tata Ruang dan Wilayah, jika sektor pariwisata saja membutuhkan sebuah regulasi yang menjadi acuan dalam pengembangannya, maka bidang pendidikan pun membutuhkan sebuah grand design untuk memperjelas potret pendidikan di Sulawesi Selatan dalam sebuah kurun waktu. Kita butuh master plan pendidikan, yang meyakinkan kita bahwa pemerintah propinsi memberi sebuah kepastian akan pembangunan pendidikan yang sistemik, menyeluruh dan terkendali.

Hadirin Sidang Paripurna yang Mulia
Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender, Fraksi kami menanyakan beberapa hal untuk penyempurnaanya.
1. Terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender di ruang lingkup Pemerintah Propinsi, Fraksi kami memandang perlu adanya indikator capaian implementasi atas Pengarusutamaan Gender. Dalam Ranperda tersebut belum dicantumkan.

2. Sebagai bentuk fungsi kontrol DPRD, Fraksi kami meminta penjelasan terkait eksisting Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Selatan saat ini. Fraksi kami memandang penting, untuk menjadi bahan pembanding setelah Ranperda Pengarusutamaan Gender menjadi kebijakan kolektif di Sulawesi Selatan.

3. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan atas kebijakan terhadap isu-isu Pengarusutamaan Gender, hendaknya dalam Ranperda tersebut ada klausul tentang persentase alokasi anggaran pro-gender dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sulawesi Selatan.

Sidang Paripurna Yang Mulia
Demikianlah Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah memberikan petunjuk-Nya kepada kita dalam menjalankan amanah rakyat Sulawesi Selatan yang sama-sama kita cintai.
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

 

Makassar, 14 Desember 2015

Juru Bicara,

 

Hj. Sri Rahmi, S.A.P., M.Adm. K.P

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info