Pak Gubernur … Apa Kabar Perda Disabilitas?

IMG_1458“Dengarkan kami, berikan hak kami”. Demikianlah mungkin luapan hati teman-teman disabilitas yang terhimpun dalam PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Sulsel. Banyak hal yang membuka mata penulis tentang pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Mereka butuh layanan transportasi yang ramah bagi mereka. Halte yang memiliki jalur khusus penyandang disabilitas, sopir yang care terhadap mereka. Atas layanan transportasi tersebut, penyandang disabilitas menyampaikan keluhannya ketika menunggu angkutan dan sering diabaikan oleh sopir.
Dan mereka sering mengalami perlakuan yang tak layak saat mereka di dalam angkutan umum.

Mereka butuh jalan-jalan pedesterian yang ramah pada penyandang disabilitas. Pemerintah kota Makassar sudah membuat percontohan di sekitar Jalan Penghibur, tapi ternyata tidak sesuai standar kebutuhan penyandang disabilitas.
Entahlah, pihak mana yang mendesign pedesterian tersebut yang tidak melibatkan PPDI untuk mengkomunikasikan syarat fisik jalan versi penyandang disabilitas. Sungguh disayangkan dalam proses pengambilan kebijakannya. Akhirnya, tIdak tepat guna.

Mereka butuh akesesibilitas pendidikan. Bisa diterima di sekolah-sekolah unggulan sebagaimana siswa non disabilitas karena Undang-undang sudah menjamin mereka melalui sekolah inklusif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 yang menjelaskan hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas, yang meliputi hak:
a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Dan realita di lapangan tak seindah jaminan Undang-Undang. Masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena akses pendidikan untuk mereka masih minim. Penulis berharap, agar Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan  Penyandang Disabiltas menjadi perhatian Gubernur untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan hak-hak para penyandang disabilitas di Sulsel. Perda tersebut butuh 16 Pergub dan 1 Keputusan Gubernur untuk optimalisasi implementasinya.

Mereka butuh fasilitas dan pelayanan yang sama dalam bidang olehraga. Dalam temuan penulis, perlakuan pada atlit penyandang disabilitas sangat tidak adil. Atlit non disabilitas diberi fasilitas lebih dari atlit penyandang disabilitas. Semoga di bawah kepemimpinan kepala Dinas Pemuda dan  Olah Raga yang baru dilantik, kasus seperti itu tidak terjadi lagi.

Mereka juga butuh diberi ruang dalam proses demokrasi. Libatkan mereka dalam musrenbang disemua tingkatan. Agar hak-hak hidup mereka terpenuhi melalui program-program pembangunan. Mereka yang lebih tahu tentang kebutuhannya. Dan mereka berhak mendapatkan fasilitas hidup sebagai penyandang disabilitas.

Mereka juga berjuang agar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam penjelasan pasal 5 dan secara tegas dalam pasal 28. Pasal 28 UU Ketenagakerjaan menyatakan:
“Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaanya”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 berbunyi, (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Dalam bidang kesempatan kerja, pemerintah propinsi masih belum mencapai angka serapan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Semoga ini menjadi perhatian Gubernur sebagai pejabat pemegang amanat pelindung penyandang disabilitas.

Ada kurang lebih  36.000 penyandang disabilitas -yang tercatat oleh PPDI – yang berdomisili di Makassar.
dan menurut estimasi Kementrian Sosial RI, bahwa ada 3,11% penyandang disabilitas dari total jumlah penduduk Sulsel. Kita tidak melihat sedikit atau banyaknya jumlah mereka. Mereka adalah warga negara Indonesia, dan mereka punya hak yang sama – dengan non disabilitas -sebagai warga negara dan Undang-Undang melindungi hak-hak mereka secara khusus.

Sebagai masyarakat, marilah kita lebih peduli pada mereka, dengan membantu mereka mendapatkan akses ke semua bidang kehidupan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info