Memimpin pansus ranperda Wajib Belajar 12 tahun. Konsultasi ke Kementrian Dalam Negri, diterima oleh direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otoda ibu Asih.

image

Kemendagri mengapresiasi inisiasi ranperda tersebut sebagai bentuk perhatian Sulsel di bidang pendidikan.
Dengan landasan yuridis UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, propinsi harus mengambil alih pengelolaan pendidikan tingkat menengah ( SMA/SMK).

Selama ini – SD, SMP, SMA – ditangani kab/kot. 2017 SMA/SMK dialihkan ke propinsi. Selama ini, propinsi belum memiliki SPM pendidikan sebagai tools mengukur kinerja.

Untuk itu, kemendagri menyarankan agar ranperda ini menunggu pengesahan RPP SPM yang sudah berada di meja Presiden, yang akan menjadi acuan ranperda.
Sambil menunggu RPP SPM, Bappeda harus melakukan simulasi atas konsekuensi pembiayaan yang akan terjadi jika wajib belajar 12 tahun diberlakukan. Dari sini, kita bisa lebih rasional dalam menentukan tahapan WAJAR 12 tahun.
Apakah di tahun pertama, kita hanya mampu mengcover SPP atau bisa mengcover pembelian buku dst dst.
Simulasi penganggaran harus segera dilakukan.
Dalam simulasi tersebut, Bappeda juga harus memasukkan variable jumlah siswa non KTP Sulsel ( siswa dari propinsi perbatasan dan lainnya )

#inspirasibunda

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info