Kunker komisi E ke BPJS pusat

Turut membersamai komisi E adalah perwakilan dari manajmen RS propinsi.

Sekitar 4 jam kami berdialog dengan BPJS tentang banyak aspirasi dari pemkab.

1. Pemutihan tunggakan iuran peserta mandiri yang lolos verifikasi sebagai warga miskin belum memungkinkan karena belum ada regulasinya
2. Prinsip pelayanan BPJS adalah asaz pemerataan, adil & merata dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga tidak mengharuskan bagi peserta PBI ke RS pemerintah. PBI & mandiri berhak mendapat perlakuan yang sama.
3. Asaz rujukan : aksesibilitas & fasilitas.
4. Ada 1,3jt warga Sulsel yang lolos data verifikasi BPJS sebagai peserta PBI. Data ini harus diserahkan ke Kemensos untuk ditetapkan sebagai peserta PBI & selanjutnya diserahkan ke Kemenkes untuk dianggarkan dalam APBN. Berarti ada anggaran 191 M dari APBD Sulsel yang selama ini untuk kesehatan gratis, bisa dialihkan untuk program lainnya.
5. Kami juga menyampaikan penyimpangan2 yang terjadi di daerah yang disinyalir berkaitan dengan BPJS.

#inspirasibunda

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info