Vakasi? Yes or No!

images-9Istilah vakasi akhir-akhir ini menjadi trending topic di Sulsel.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian.
Sementara defenisi tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja.

Berawal dari keinginan kepala Dinas Pendidikan untuk memberi tambahan gaji ( tunjangan ) kepada guru-guru SMA/SMK yang akan dialihkan ke propinsi.
Dan muncullah pro kontra tentang vakasi ( baca : tunjangan ) bagi 16.000 guru yang akan mutasi menjadi pegawai pemerintah propinsi.
Tentang regulasinya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
Peraturan Gubernur Suawesi Selatan Nomor 56 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS & Calon PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, mengatur tentangan tunjangan daerah yang diberikan kepada PNS & CPNS ( pasal 3 )
Besaran Tunjangan Daerah ( TD ) bagi PNS & CPNS diberikan sesuai dengan peringkat golongan, yaitu :
Golongan IV sebesar Rp. 1.925.000
Golongan III sebesar Rp. 1.950.000
Golongan II sebesar Rp. 1.975.000
Golongan I sebesar Rp. 2.000.000
( pasal 4 )
Tunjangan Daerah yang diberikan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam masuk kerja
( pasal 6 )
SKPD yang telah menerima tunjangan khusus, insentif, tunjangan beban kerja, tidak diberikan Tunjangan Daerah.
( pasal 13 )
Sebagai gambaran pemberlakuan tunjangan di pemerintah provinsi saat ini, Inspektorat, BPKD , BAPPEDA, Satpol PP, Rumah Sakit Sayang Rakyat dan Kantor Penghubung, tunjangan yang diperoleh yaitu tunjangan beban kerja dan diatur tersendiri dalam peraturan gubernur yang berbeda.
Dan SKPD tersebut di atas tidak berhak mendapatkan tunjangan daerah sebagaimana yang termuat pada Peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013.
Secara umum, semua PNS & CPNS lingkup pemerintah provinsi Sulsel harus menerima Tunjangan Daerah, ini amanat peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013.
Dalam peraturan gubernur tersebut menyebutkan semua PNS & CPNS lingkup pemerintah propinsi kecuali 6 SKPD tadi dan PNS, CPNS yang sedang dalam hukuman, tersangka, terpidana, cuti besar, masa persiapan pensiun, penerima uang tunggu.
Menjadi polemik di Sulsel, pro kontra antara beberapa pihak tentang tunjangan daerah untuk 16.000 guru SMA/SMK yang kewenangannya dialihkan ke propinsi secara penuh pada tahun 2017.
Yang menolak beralasan bahwa guru sudah mendapatkan sertifikasi sehingga tidak berhak lagi mendapatkan tunjangan daerah.
Menurut penulis, sertifikasi itu adalah tunjangan yang melekat pada PROFESSInya sebagai guru, sementara tunjangan daerah adalah tunjangan yang diberikan sebagai PNS lingkup pemerintah propinsi.
Sumber pendanaannya pun berbeda. Sertifikasi dari pusat, Tunjangan Daerah dari pemerintah propinsi.
Dinas Pendidikan masuk dalam bagian peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013, menjadi satu kesatuan dengan SKPD lainnya. Dan Guru menjadi bagian dari Dinas Pendidikan.
Ketidaksiapan pemerintah dalam penganggaran menjadi bagian yang nampak dalam polemik ini. Pemerintah pusat, harusnya mengantisipasi & mempersiapkan konsekuensi dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke pemerintah propinsi. Bukan hanya regulasinya tapi juga konsekuensi keuangan dari pelimpahan kewenangan tersebut. Pola perhitungan DAU harus direvisi mengikuti kebijakan pelimpahan kewenangan.
Demikian juga dengan peran pemerintah propinsi, jika secara financial belum mampu mengcover tunjangan daerah dari 16.000 guru yang kewenangannya beralih ke pemerintah propinsi, ada baiknya Gubernur melakukan revisi terhadap pergub nomor 56 tahun 2013.
Jika tidak dilakukan revisi peraturan gubernur, maka kewajiban tunjangan daerah berlaku bagi semua guru PNS & CPNS yang berada dalam lingkup pemerintah propinsi.
Mari memutuskan dengan timbangan keadilan dan aturan yang ada.

Belajar dari MASYUMI

img_1475801114989

Masyumi parpol besar Islam era itu, hanya bertahan 15 tahun. Matinya, karena dibubarkan oleh pemerintah.
Lalu lahirlah Parmusi yang menjadi wadah baru umat Islam.
Inipun tak bertahan lama, karena kebijakan fusi dari pemerintah, semua partai Islam menyatu dalam PPP.

Masyumi, Parmusi, tak pernah lepas dari intervensi pemerintah.
Sejarah mencatat tentang itu, hingga saat ini. Dan Islam selalu menjadi alasan.
Hancurnya Masyumi & Parmusi bukan hanya karena regulasi pemerintah, itu hanya klimaks formalitas.

Infiltrasi, itulah strategi dahsyat yang meluluhlantakkan Masyumi.

Desepsi, itulah gerakan ampuh yang memporakporandakan mereka dari dalam.
Dan gerakan desepsi inilah yang mengalahkan Jerman pada perang dunia ke 2.
Menyebar kebohongan, pembunuhan karakter tokoh-tokohnya, merekayasa fitnah, mendistorsi kebenaran dan penyesatan lainnya.

So ? Mari lebih berhati-hati.
Belajar dari sejarah pendahulu kita. Dan kita tidah boleh melewati labirin sejarah kelam mereka.

#inspirasibunda

 

Pungli… Awas Ko!!!

“Saya tidak mau dengar ada pungli, jangan ada korupsi, berbuat baiklah pada sesama.”

“Ada tim khusus monitoring ini ( G1000 ). Jangan sampai hanya slogan, pasang spanduk, lalu selesai. Sementara rakyat tidak dapat manfaatnya. Awasko !!”

Demikian dua kalimat yang disampaikan SYL saat peluncuran gerakan 1000 Goodness  atau Gerakan 1000 kebaikan dalam rangkaian HUT ke-347 Sulsel, beberapa hari yang lalu.

Apa yang disampaikan pak Gubernur harus menjadi perhatian serius semua aparatur. Entah kebetulan atau tidak, pemerintah pusat juga lagi gencar memerangi pungli.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN.

Pungli ini bukan saja menjadikan rakyat kecil sebagai korbannya, tapi juga para pengusaha. Pungli ini telah merajalela di Indonesia, dari pusat hingga masuk ke loket-loket desa.

Penulis sering menerima laporan dari masyarakat, bagaimana rakyat kecil menjadi korban pungli, mulai dari penebusan raskin, pengurusan KTP & dokumen kependudukan lainnya, pengurusan STNK  dan pelayanan publik lainnya. Saking maraknya pungli, membuat pungli itu sendiri menjadi sesuatu hal yang biasa. Jika ada petugas yang tidak memungut pungli, rasanya kita bertemu dengan “malaikat”.

Mengapa penulis mengibaratkannya sebagai “malaikat” ? Karena baik dan nyaris mustahil.

Demikianlah suasana psikologis masyarakat kita menghadapi kenyataan pungli.

Sekalipun mereka tahu jika pungli illegal tapi mereka dengan “rela” bersedia mengeluarkan uang demi kelancaran urusan mereka dengan pemerintah.

Pungli juga memukul pengusaha. Ini terjadi di semua lini usaha. Mereka terkena pungli, mulai dari perizinan, pengiriman bahan baku, hingga produksi. Data hasil penelitian USAID, sekitar 3 trilyun pungli di tahun 2004. Tahun 2011, HIPMI merilis, pungli di Indonesia sekitar 25 trilyun. Belum ada data data terbaru yang ditemukan penulis untuk angka pungli 2015. Tapi bisa kita bayangkan, jika tidak ada gerakan serius dari pemerintah untuk menghilangkan pungli, maka nilainya akan bertambah setiap tahunnya.

Berita tentang OTT pelaku pungli di kementrian perhubungan membuat kita mempunyai harapan melihat negri ini bebas pungli.

Dan Mentri Hukum & HAM pun tak tinggal diam. Yasonna Laoly menerbitkan SK tim pemantau pungutan liar di lingkungan Kementrian Hukum & HAM. Dan menyerukan perang terhadap pungli.

Kapolda Sulsel Inspektur Jendral Anton Charlian bergegas membenahi institusinya dengan menyatakan akan mengaktifkan kembali satuan tugas pemberantasan pungutan liar (pungli).

Demikian juga dengan Polri.

Juru bicara markas kepolisian RI, Inspektur Jendral Boy Rafli Amar mengatakan, polisi yang terbukti memeras & meminta pungutan liar akan diberi tindakan tegas, bisa didemosi atau diberhentikan dari Polri.

KPK pun tak tinggal diam. Dibalik kontroversi perannya, KPK menyatakan sikap untuk memberantas pungli, melalui Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, korupsi dalam unit layanan publik bisa diberantas melalui dua pendekatan sekaligus. KPK melakukan pencegahan dan perbaikan sistem layanan publik.

Kejamakan pungli di Indonesia, tanpa terasa menjadi “kultur” dalam birokrasi. Ada sebuah prinsip tersembunyi dalam pelayanan publik kita : “jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”.

Mengapa ada pungli ?

  1. Aparat menempatkan dirinya sebagai “penguasa” bukan “pelayan” sehingga segala sesuatu yang dilakukannya dianggap harus “berbayar langsung” padahal mereka sudah menerima salary untuk tugas-tugas tersebut.
  2. Aparat tidak puas dengan pendapatan resminya.
  3. masyarakat tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi. Mereka menginginkan pelayanan cepat, sehingga memanfaatkan wewenang para penyelenggara negara.
  4. Kultur feodalisme yang terwariskan dan menyusup ke birokrasi.
  5. Sistem kebijakan publik yang ada, memberi peluang terjadinya pungli.

Memerangi pungli harus sistematik & integral. Mulai dari hulu hingga hilir. Rasanya tidak adil jika yang tertuduh hanya aparat loket saja. Sistem pelayanan publik pun harus dibenahi, menutup semua peluang pungli. Reformasi birokrasi yang diawali oleh Kementrian Keuangan bisa menjadi solusi.

Demikian juga dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik harus berkontribusi menghilangkan pungli pada semua lini pelayanan publik, dengan cara, masyarakat harus mengikuti prosedur pelayanan publik.

New Public Managment ( NPM ) menjadi sebuah teori yang harus mewarnai reformasi pelayanan publik kita.      Dengan demikian, publik dalam pengertian NPM tak hanya sebatas warga Negara, namun sekaligus konsumen yang berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari penyelenggara layanan. Asumsinya, jika tiap-tiap penyelenggara layanan publik berlomba-lomba memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, maka dengan sendirinya standart pelayanan dan kepuasan masyarakat akan meningkat.

Semoga pernyataan Gubernur Sulsel – di awal tulisan ini – menjadi perhatian bagi aparat pemerintah se Sulawesi Selatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memimpin pansus ranperda Wajib Belajar 12 tahun. Konsultasi ke Kementrian Dalam Negri, diterima oleh direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otoda ibu Asih.

image

Kemendagri mengapresiasi inisiasi ranperda tersebut sebagai bentuk perhatian Sulsel di bidang pendidikan.
Dengan landasan yuridis UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, propinsi harus mengambil alih pengelolaan pendidikan tingkat menengah ( SMA/SMK).

Selama ini – SD, SMP, SMA – ditangani kab/kot. 2017 SMA/SMK dialihkan ke propinsi. Selama ini, propinsi belum memiliki SPM pendidikan sebagai tools mengukur kinerja.

Untuk itu, kemendagri menyarankan agar ranperda ini menunggu pengesahan RPP SPM yang sudah berada di meja Presiden, yang akan menjadi acuan ranperda.
Sambil menunggu RPP SPM, Bappeda harus melakukan simulasi atas konsekuensi pembiayaan yang akan terjadi jika wajib belajar 12 tahun diberlakukan. Dari sini, kita bisa lebih rasional dalam menentukan tahapan WAJAR 12 tahun.
Apakah di tahun pertama, kita hanya mampu mengcover SPP atau bisa mengcover pembelian buku dst dst.
Simulasi penganggaran harus segera dilakukan.
Dalam simulasi tersebut, Bappeda juga harus memasukkan variable jumlah siswa non KTP Sulsel ( siswa dari propinsi perbatasan dan lainnya )

#inspirasibunda

Kunker komisi E ke BPJS pusat

Turut membersamai komisi E adalah perwakilan dari manajmen RS propinsi.

Sekitar 4 jam kami berdialog dengan BPJS tentang banyak aspirasi dari pemkab.

1. Pemutihan tunggakan iuran peserta mandiri yang lolos verifikasi sebagai warga miskin belum memungkinkan karena belum ada regulasinya
2. Prinsip pelayanan BPJS adalah asaz pemerataan, adil & merata dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga tidak mengharuskan bagi peserta PBI ke RS pemerintah. PBI & mandiri berhak mendapat perlakuan yang sama.
3. Asaz rujukan : aksesibilitas & fasilitas.
4. Ada 1,3jt warga Sulsel yang lolos data verifikasi BPJS sebagai peserta PBI. Data ini harus diserahkan ke Kemensos untuk ditetapkan sebagai peserta PBI & selanjutnya diserahkan ke Kemenkes untuk dianggarkan dalam APBN. Berarti ada anggaran 191 M dari APBD Sulsel yang selama ini untuk kesehatan gratis, bisa dialihkan untuk program lainnya.
5. Kami juga menyampaikan penyimpangan2 yang terjadi di daerah yang disinyalir berkaitan dengan BPJS.

#inspirasibunda

Catatan dari kunker komisi E ke pemkab Pangkep.

83.781 PBI yang sudah didaftarkan & siap diintegrasikan.
79.585 yang lolos verifikasi BPJS.

Banyak warga Pangkep yang sudah daftar BPJS mandiri tapi menunggak sehingga pemkab Pangkep berharap agar BPJS bersedia memutihkan tunggakan warga tersebut.

BPJS sudah memberi peringatan ke pemkab Pangkep karena pembayaran iuran PBI yang belum terbayarkan dari propinsi ( sharing 40% ).

Pangkep sangat butuh tenaga dokter ahli anak & obgin. Pangkep minta diusulkan untuk masuk dalam program nusantara sehat ( daerah kepualuan ) melalui APBN.

Data warga miskin Pangkep masih dalam tahap sinkronisasi dengan BPS, Kemensos.

Tenaga kerja asing, di Bulu Tellue, ada TKA ditemukan tapi berdalih hanya survei.
Perlu penelusuran lebih jauh oleh disnaker setempat.

Rapat kerja komisi E dengan dirut RS pemprop, dinkes & BPJS terkait perbaikan manajemen RS pemprop.

Bunda Sri Rahmi memberikan penjelasannya :

Dalam rapat tersebut, dirut RS Fatimah & RS Haji mewakili RS yang lain untuk mengungkapkan permasalahannya. Dari penjelasan tersebut, saya membuat maping masalah mereka.

Keluhan utama : target pendapatan menurun.
Reason : tidak bisa berkompetisi murni dengan RS swasta karena faktor regulasi dan SDM yang dimiliki.

Sebenarnya ada 2 masalah yang mereka hadapi : eksternal & internal manajmen.

INTERNAL ; kualitas pelayanan & fasilitas.
Hampir semua kantor pemerintah masih minim dalam menerapkan 3 S ( Senyum, Sapa, Salam ) dalam melayani masyarakat. Sementara dalam pelayanan kesehatan, masyarakat mencari kenyamanan. Bahkan berani membeli dengan harga mahal untuk mendapatkan pelayanan yang prima.
Sejarah menuliskan, bahwa RS Pemerintah selama ini terlena dengan fasilitas dari pemerintah, semua PNS wajib memakai faskes pemerintah, ini yang membuat mereka melayani dengan manajmen apa adanya.
Sementara pasar terus mendesak akan kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. Peluang ini dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk berinvestasi di bidang kesehatan.
Sekarang, mereka harus memaksa diri, untuk bisa memperbaiki manajmen internal mereka. Ini memang butuh kerja keras.

Tapi tak bisa dipungkiri bahwa ada faktor EKSTERNAL yang juga mempengaruhi.
1. Regulasi yang membatasi RS pemerintah untuk melakukan publikasi melalui iklan & sejenisnya.
2. Kebebasan dokter specialis PNS berpraktek di klinik ato RS swasta pada saat jam kerja. Harus dibuatkan sebuah aturan kepada dokter specialis PNS, Surat Ijin Praktek nya harus dibatasi dengan jam kerja. Mereka tidak boleh berpraktek di RS swasta pada saat jam kerja. Dan BPJS tidak boleh membayarkan jasa medik bagi dokter PNS yang berpraktek pada jam kerja ( pkl 08.00 – 16.00 )
3. Regulasi yang “mengharuskan” PNS atau peserta PBI untuk menggunakan faskes pemerintah. Ini sebagai bentuk “afirmatif action” untuk menyelamatkan RS pemerintah.

Kunker komisi E ke BPJS pusat

Turut membersamai komisi E adalah perwakilan dari manajmen RS propinsi.

Sekitar 4 jam kami berdialog dengan BPJS tentang banyak aspirasi dari pemkab.

1. Pemutihan tunggakan iuran peserta mandiri yang lolos verifikasi sebagai warga miskin belum memungkinkan karena belum ada regulasinya
2. Prinsip pelayanan BPJS adalah asaz pemerataan, adil & merata dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga tidak mengharuskan bagi peserta PBI ke RS pemerintah. PBI & mandiri berhak mendapat perlakuan yang sama.
3. Asaz rujukan : aksesibilitas & fasilitas.
4. Ada 1,3jt warga Sulsel yang lolos data verifikasi BPJS sebagai peserta PBI. Data ini harus diserahkan ke Kemensos untuk ditetapkan sebagai peserta PBI & selanjutnya diserahkan ke Kemenkes untuk dianggarkan dalam APBN. Berarti ada anggaran 191 M dari APBD Sulsel yang selama ini untuk kesehatan gratis, bisa dialihkan untuk program lainnya.
5. Kami juga menyampaikan penyimpangan2 yang terjadi di daerah yang disinyalir berkaitan dengan BPJS.

#inspirasibunda

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info