FAJARONLINE.COM: Sri Rahmi Beri Pelatihan Hidroponik Warga Tallo

FAJARONLINE.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi menyapa warga Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo dalam agenda reses, sore tadi,  Rabu 18 Mei. Kehadirannya disambut hangat warga setempat. Tak hanya sekadar mendengar aspirasi, Rahmi juga membagikan ilmu pada warga dengan memberikan pelatihan budidaya hidroponik. “Selain untuk penghijauan, pelatihan budidaya hidroponik juga akan membantu perekonomian warga. Jika tiap keluarga punya sayuran hidroponik di rumah, dapat menghemat pengeluaran karena tidak perlu beli lagi,” ujarnya, Rabu 18 Mei. Sembari memberikan arahan pada warga, anggota Komisi E DPRD Sulsel itu juga turut mengingatkan warga  membangun kepedulian terhadap lingkungan. Bukan cuma tentang kebersihan, kepedulian terhadap pendidikan moral juga penting. Sekarang sedang marak kasus pelecehan anak. Masyarakat harus kompak memperhatikan ini.   “Bukan cuma mendidik anak sendiri, tapi juga mendidik anak tetangga. Anakku, anakta’, anak kita bersama,” lanjutnya ditutup dengan slogan yang membangkitkan kesadaran warga. Hadir mewakili Kantor Kecamatan Tallo, Reza, mengapresiasi agenda tersebut. (nur)

Sumber : http://fajaronline.com/berita/2016/05/18/590/sri-rahmi-beri-pelatihan-hidroponik-warga-tallo

GoSulsel.com:Bantu Warga Berhemat, Sri Rahmi Beri Pelatihan Hidroponik

Makassar,GoSulsel.com – Sri Rahmi kembali melakukan reses di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo pada Rabu sore, 18 Mei 2016. Reses kali ini nampak berbeda karena tak hanya sekadar berdialog dengan masyarakat, Sri Rahmi juga berbagi ilmu budidaya hidroponik.

Menurut anggota Komisi E DPRD Sulsel ini, pelatihan budidaya hidroponik dapat membantu masyarakat dalam berhemat.

“Selain untuk penghijauan, pelatihan budidaya hidroponik juga akan membantu perekonomian warga. Jika tiap keluarga punya sayuran hidroponik di rumah, dapat menghemat pengeluaran karena tidak perlu beli lagi,” ujar politisi PKS ini.

Kepedulian terhadap lingkungan bukan cuma tentang kebersihan, kepedulian terhadap pendidikan moral juga penting. Sekarang sedang marak kasus pelecehan anak. Masyarakat harus kompak memperhatikan ini. Bukan cuma mendidik anak sendiri, tapi juga mendidik anak tetangga. Anakku, anakta’, anak kita bersama,” lanjutnya ditutup dengan slogan yang membangkitkan kesadaran warga.

Perwakilan Kantor Kecamatan Tallo, Reza, mengapresiasi agenda tersebut. “Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa kebaikan bagi ibu dan bapak. Kehadiran Ibu Rahmi akan memberi solusi atas keluhan kita,” tutur Reza (*)

Sumber : http://gosulsel.com/news/18/05/2016/bantu-warga-berhemat-sri-rahmi-beri-pelatihan-hidroponik/

PKS Berpredikat Partai yang Rapi

Makassar, AMANAH-Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) PKS Sulsel menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait peraturan KPU tentang Pilkada di kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulsel. Kamis, (24/3).
Turut hadir Ketua Desk Pemenangan Pilkada Takalar dan pengurus DPW PKS dengan mengangkat Komisioner KPU Sulsel, Mardiana Rusli selaku narasumber FGD.
“FGD ini adalah program dari BP3 DPW PKS Sulsel agar kami memahami seutuhnya peraturan-peraturan Pilkada. Kami siap menang dengan mengacu bukan hanya pada strategi pemenangan di lapangan, tapi juga aturan-aturan hukum event tersebut,” ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu & Pilkada PKS Sulsel, Sri Rahmi.
Dalam suasana FGD yang hangat dan penuh keakraban itu, Komisioner KPU, Mardiana Rusli, menyampaikan apresiasinya kepada PKS yang menjadi partai paling rapi dalam hal administrasi.
“Kami berharap Pilkada 2017 lebih baik daripada 2012 lalu, utamanya dalam hal perapian administrasi. Kita tidak boleh menggampangkan administrasi. Sejauh ini PKS adalah partai yang paling rapi dalam pengadministrasian,” ungkapnya.
Menyikapi pernyataan tersebut, Sri Rahmi menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada KPU dan optimis akan mempertahankan predikat PKS sebagai partai paling rapi bersama seluruh pengurus PKS lainnya.
“Alhamdulillah, kader PKS memang terbiasa dengan kerja-kerja yang rapi. Pola itu terbangun dari kaderisasi yang dilakukan oleh PKS dalam majelis-majelis pengajiannya. Terima kasih kepada KPU yang sudah memberi apresiasi kepada PKS. Kami akan terus mempertahankan predikat tersebut,” pungkas legislator Sulsel itu.
Editor: Indrawati
Sumber : http://amanah.alharamnews.com/post/2525/pks-berpredikat-partai-yang-rapi

Elite PKS Sulawesi Selatan ‘Turun Gunung’ Verifikasi dan Konsolidasi Pengurus DPD

Sri Rahmi

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS Sulawesi Selatan

Melaporkan dari Makassar

PKS Bergerak, program ini menjadi agenda massif bagi DPWPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan.

Ini adalah program konsolidasi dan perapian struktur PKS di semua level.

Kami dari DPW membagi menjadi tiga tim untuk bertanggungjawab pada daerah yang disesuaikan dengan daerah pemilihan DPR RI.

Saya bertanggungjawab di daerah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Kami tergabung dalam koordinator wilayah terdiri dari ketua-ketua bidang atau perwakilan dari bidang yang ada di DPW.

Tugas kami adalah, turun langsung ke DPD untuk melakukan verifikasi struktur dan konsolidasi pengurus.

Semua struktur harus kami siapkan, jauh sebelum Pemilu.

Deadline kami hingga akhir Mei tahun ini harus tuntas.

Kemarin kami ke Takalar, hari ini di Gowa.

Agenda ini harga mati bagi PKS Sulawesi Selatan.

Semua sumber daya kami fokuskan untuk agenda ini hingga Mei tahun ini.(*)

sumber: http://makassar.tribunnews.com/2016/03/17/elite-pks-sulawesi-selatan-turun-gunung-verifikasi-dan-konsolidasi-pengurus-dpd

Rapat Dengar Pendapat Komisi E dengan Kementrian Agama Provinsi Sulsel

Rapat ini mengagendakan pembahasan persiapan penyelenggaraan haji embarkasi Hasanuddin Sulsel.

Rapat dihadiri oleh kepala UPT Pusat Asrama Haji Sudiang – H. M. Nasir dan Kasi Pendaftaran & Dokumen Haji – Solihin.
Rapat dipimpin oleh ketua komisi E, Marzuki Wadeng, yang dihadiri oleh anggota komisi E.

Dalam rapat tersebut terungkap, bahwa pendaftar untuk tahun 2016 Per tgl 17 Feb 2016 tercatat sebanyak
166.603 pendaftar, dengan begitu, waitinglist calon jamaah haji Sulsel selama 29 tahun.

Beberapa poin penting hasil rapat tadi :
1) akses jalan yang sisa 10 meter ke arah gerbang bandara dari asrama haji, yang menjadi wilayah otorita angkasa pura, harus segera dibicarakan dengan pihak angkasa pura, agar pengerjaan sisa jalan tembus dari asrama haji ke bandara segera tuntas. Perlu diketahui, bahwa pengerjaan akses jalan tembus asrama haji ke bandara sedang dalam proses pengerjaan oleh bina marga propinsi.
2) terkait keterlambatan visa, harus diantisipasi sejak sekarang. Jangan lagi terjadi seperti tahun kemarin. Ini imbas dari kebijakan e-hajj yang diterapkan oleh Arab Saudi. Untuk itu, pihak kemenag Sulsel berupaya meminimalisir hal tersebut dengan cara pembuatan paspor lebih awal bagi nama-nama calin haji yang masuk dalam daftar keberangkatan tahun ini. Insya Allah April pengurusan paspor mereka sudah dimulai di imigrasi.
3) untuk waiting list yang sangat lama sampai 29 tahun, kami dari komisi E, merekomendasikan untuk dibicarakan khusus dengan beberapa pihak terkait di pemerintah pusat, agar masalah penumpukan waiting list ini bisa terurai dan tidak butuh waktu selama itu. Ini menjadi PR kami bersama.
Adanya pengurangan kuota 20% dari Arab Saudi menjadikan waktu penantian calon jamaah haji kita semakin panjang. Ini dampak dari renovasi masjidil haram. Ini akan berlangsung sampai 2017.
Terlepas dari itu, tetap saja, kami harus mencari solusi, minimal bisa memangkas rentang waktu waiting list bisa berkurang beberapa tahun.

Saat ini, UPT Asrama Haji Sudiang melakukan perampungan 2 wisma ( 165 kamar ) yang kapasitas penampungan jamaahnya mencapai 500 orang. Sehingga total kapasitasnya mencapai sekitar 1700 orang ( yang awalnya hanya sekitar 1200 orang )

Untuk tahun 2016, Sulsel akan memberangkatkan calon jamaah haji sebanyak 5777 orang.

Beberapa hal ini perlu diketahui, bahwa kriteria calon jamaah yang Berhak lunas tahap 1 :
1. Berdasarkan no urut pendaftaran
2. Sudah berusia 18thn
3. Belum haji
Jika dalam waktu 1 bulan ada yang tidak melunasi ONH dari kuota yang tersedia, maka ada waktu 1 minggu untuk mengisi kekosongan seat tersebut dengan kriteria calon jamaah berhak lunas tahap ke 2 :
1. Jamaah lansia 75 tahun ke atas
2. Penggabungan suami istri
3. Daftar yang sudah haji

Dalam penyampaian dari kemenag Sulsel, bahwa selama ini mereka melakukan seleksi terhadap calon yang sudah haji masih dengan cara manual. Semua daftar calon haji dikembalikan ke daerah untuk diverifikasi kembali, mendeteksi siapa yang sudah haji siapa yang belum pernah haji.

Untuk poin ini, saya menyarankan kepada pihak kemenag untuk melakukan kerjasama dengan pihak imigrasi untuk melakukan deteksi paspor melalui sistem. Sehingga memudahkan & mempercepat proses verifikasi data untuk mengeliminasi calon jamaah yang sudah haji dalam daftar kuota tersebut.

Saya juga menyarankan, agar segera melakukan rapat lanjutan dengan memanggil pihak dinas kesehatan untuk mengetahui kesiapan mereka dalam sistem seleksi kesehatan calon jamaah haji 2016.

Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan

Pembahasan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan sudah memasuki pembahasan batang tubuh. Sudah dua kali rapat pembahasan namun belum menemui titik temu.
Ada beberapa pasal yang memerlukan diskusi panjang.
Siang tadi memasuki pembahasan pasal 19 membahas terkait bab penyelenggaraan pendidikan, dalam pasal tersebut ada 6 ayat, dan yang menjadi perdebatan di Pansus adalah ayat 2 yang berbunyi:

“Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik baru”.
Ayat ini memberikan interpretasi bahwa pendidikan di Sulawesi Selatan masih mengenal kaya miskin sehingga butuh ruang khusus untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi. Ada anggota pansus yang mengusulkan agar ayat 2 tersebut dihapus saja.

Namun realitas yang harus kita akui bahwa kebanyakan sekolah unggulan saat ini masih didominasi oleh orang berduit, sehingga klausul dari ayat 2 ini menjadi sebuah afirmatif action di dunia pendidikan sebagaimana afirmatif action 30 persen kuota caleg perempuan. Dan angka 20 persen itu adalah amanat dari PP 17 tahun 2010.

Yang jadi pembahasan alot selanjutnya adalah ayat 5 tentang bantuan biaya pendidikan.
bantuan biaya pendidikan yang dimaksud dalam ayat ini menurut Diknas adalah bantuan baju, transportasi dan makan minum siswa.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan belum punya kajian penganggaran yang kemudian menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan wajib biaya pendidikan sudah terpenuhi sehingga masih ada ruang untuk memberikan biaya-biaya bantuan pendidikan lainnya yang termasuk bukan wajib. Yang diinginkan oleh anggota Pansus adalah adanya riset yang jelas, sehingga bisa memenuhi bantuan yang wajib, jika ada lebihnya baru dialokasikan ke bantuan yang tidak wajib.

Pansus penyelenggaraan pendidikan tidak berniat memperlambat pembahasan namun kami ingin Ranperda ini tidak menjadi Ranperda banci.
Ada 25 item dalam ranperda ini yang ujung-ujungnya harus diatur melalui peraturan gubernur.
Ini yang harus dicermati oleh teman-teman pansus.

Kami ingin ranperda ini betul-betul bisa diimplementasikan, bisa mandiri. Kalaupun membutuhkan pergub untuk implementasinya, kita harus meminimalisir.

Karena hasil evaluasi kami di Badan Pembuat Peraturan Daerah, perda-perda yang tidak terimplementasi, kebanyakan karena tidak terbitnya pergub sebagai penjelas dari perda tersebut.

Resume Ranperda Pendidikan

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 2, Ruang Lingkup
BAB III Azas, Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Prinsip
Pasal 3, Azas
1. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani
2. Belajar sepanjang hayat
3. Kemandirian dalam belajar
4. Kearifan lokal
Pasal 4, Maksud dan Tujuan
Pasal 5, Sasaran
a. Perluasan akses
b. Penataan struktur
c. Terjalinnya koordinasi
Pasal 6, Prinsip
Bab IV Kewenangan Provinsi Bidang Pendidikan
Pasal 7
1. Kewenangan Provinsi dalam penyelengggaraan urusan wajib pemerintah bidang pendidikan, meliputi
a. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
b. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan menengah dan pendidikan khusus
c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota
d. Penertiban izin pendidikan menengah dan pendidikan khususyang diselenggarakan oleh masyarakat
e. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota
2. Untuk pelaksanaan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerinah Daerah mengatur
a. Pembinaan dan Pengawasan
b. Jenis, sumber, dan sasaran pembiayaan
Pasal 8
Bab V Penyelenggaraan Pendidikan
Bagian Kesatu, Umum
Pasal 9
Pasal 10
1. Penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan local dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
3. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan local
4. Keunggulan dan kearifan local sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengetahuan kemaritiman (upacara turun laut) dan/atau pengetahuan pertanian dalam arti luas (tudang sipulung, mappalili) berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
5. Tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan local dalam kurikulum satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.
Bagian Kedua, Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 11
Pasal 12
1. Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
a. Perluasan akses dan aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merata, bermutu dan proporsional
b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus
c. Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus
d. Penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
e. Penyelarasan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan kebutuhan dunia usaha
f. Penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
g. Penyususnan dan penetapan kurikulum muatan local pendidikan menengah dan pendidikan khusus
h. Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
i. Pembinaan dan pengembangan sastra daerah
j. Penyususnan dan penetapan kalender pendidikan
3. Dalam melaksanakan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah sesuai kewenangan dalam penyelenggaran urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, melakukan :
a. Koordinasi dan singkronbisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah dan pendidikan khusus
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektf dan bermutu.
c. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta kasebtabilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
d. Peningkatan daya saing keluaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui kerja sama dengan dunia usaha dan/atau unsur pengangku kepentingan lainya
e. Menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna mengahsilkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang efektif dan produktif.
f. Peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuia ketentuan.
g. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
h. Pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi untuk mpendidikan menengah dan pendidikan khusus
i. Peremajaan dat dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi
j. Penentuan hari efektif sekolah.
4. …..
5. …..
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Bagian Ketiga, Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Pasal 18, Penyelenggaraan Pendidikan menengah
1. Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
2. Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip :
a. Nirlaba
b. Akuntabilitas
c. Penjaminan mutu
d. Transparansi
e. Akses berkeadilan
Pasal 19
1. Satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi
2. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik kewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik baru
3. … wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi
4. …. Wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi
5. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik
6. Tata cara dan criteria penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur
Pasal 20
Satuan atau program pendidikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
Pasal 21
Satuan pendidikan menengah memiliki paling sedikit 2 organ yang terdiri atas kepala sekolah dan komite sekolah
Pasal 22
1. a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Gubernur
b.Komite sekolah member bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah
2. Manajemen berbasis sekolah meliputi :
a. Rencana strategis dan operasional
b. Struktur organisasi dan tata kerja
c. Sistem audit dan pengawasan internal
d. Sistem penjaminan mutu internal
Pasal 23
1. Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan badan hukum nilaba
2. Diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2
Pasal 24
Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan

Bagian Keempat, Penyelenggaraan Pendidikan KHusus.
Pasal 25
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
Pasal 26, pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus
1. Pendidikan khusus befungsi memeberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memeilki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial
2. Tujuan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
3. Peserta didik berkebutuhan khusus, tunanetra, tunarungu, tunawicara dst
Pasal 27
1. Pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
2. Penyelenggaraan dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan keagamaan
3. Tata cara penyelenggaraan lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur
Pasal 28
1. Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan jenjang pendidikan
2. Gubernur membantu tersedianya sumberdaya pendidikan khusus
Pasal 29
Penyelenggaraan pendidikan khusus
Pasal 30
1. Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa
2. Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar
3. Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah dalah sekolah menengah luar biasa, atau sebutan lain
4. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi
Pasal 31
1. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan menengembangkan potensi keunggulan
2. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan potensi keunggulan
Pasal 32
Pasal 33
Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 satuan pendidikan khusus bagi peserta didik
Pasal 34
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal
Pasal 35
Tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur

Bab VII Kurikulum Muatan Lokal
Pasal 36
Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, wajib menyusun kurikulum muatan local sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan local
Pasal 37
1. Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus memilki kurikulum muatan local sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Kurikulum muatan local jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus disusun oleh satuan pendidkan bersama komite
3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala dinas
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervise oleh Dinas
5. Syarat, tata cara, bentuk kurikulum muatan local diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur
Pasal 38, Tujuan Muatan Lokal
Muatan local bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerah.
Pasal 39, Prinsip Pengembangan Muatan Lokal
Pengembangan muatan local untuk satuan pendidikan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kebutuhan dalam pengembangan semua kompetensi, fleksibilitas, dan kemanfaatan
Pasal 40, Lingkup dan Mekanisme
Lingkup Muatan Lokal : Seni Budaya, Prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa, dan teknologi
Jenis Muatan Lokal : bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, hal-hal lain yang dianggap perlu
Pasal 41
Mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan local, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bab VIII Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 42, Umum
Pasal 43, Persyaratan Pendidik
1. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
2. Kualifikasi akademik merupakan tigkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
3. Kompetensi sebagai agen pemebelajaran meliputi : Kompetensi pedagogic, kepribadian, professional, dan sosial
4. Setiap orang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat tetapi memilki keahlian khusus dan diperlukan sesuai kebutuhan dapat diangkat menjadi pendidik
5. Kualifikasi akademik dikembangkan sesuai aturan perundang-undangan
6. Pendidik SMA/SMK memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana, latar belakang pendidikan tinggi, sertifikat profesi guru.
Pasal 44, Persyaratan Tenaga Kependidikan
Pasal 45, Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 46, Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 47 dan 48, Pemindahan dan Pemberhentian
Pasal 49 dan 50, Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 51, Gaji dan tambahan penghasilan
Pasal 52, Penghargaan
Pasal 53, Perlindungan
Pasal 54, Larangan

Bab VIII Perizinan Pendidikan
Pasal 55, Perizinan Pendidikan
1. ….
2. Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal
a. Isi Pendidikan
b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
c. Sarana dan prasarana pendidikan
d. Pembiayaan pendidikan
e. Sistem evaluasi dan sertifikasi
f. Manajemen dan proses pendidikan
3. ….
4. Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan
a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis
b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya.
c. Data mengenai pperimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut
d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis
e. Data mengenai kapasitas daya tamping dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk satu tahun akademik berikutnya.
Bab IX Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah
Pasal 56, Kedudukan , Fungsi dan Perlindungan
1. Kedudukan Bahasa Daerah sebagai bentuk identitas dalam tatanan kehidupan masyarakat Sulsel
2. Fungsi
a. Pendukung bahasa Indonesia sebagai pengantar utama sistem pendidikan nasional
b. Sebagai alat komunikasi
c. Sebagai bahasa pengantar dalam pelayanan public
3. ….
Pasal 57, Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 58 dan 59, Klasifikasi Pembinaan Bahasa dan Sastra
a. Pengembangan
b. Perlindungan
c. Pembinaan
Pasal 60 dan 61, Perlindungan Terhadap Bahasa Daerah
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 62, Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Jenis, Sumber dan Sasaran Pembiayaan Pendidikan
Pasal 63, Umum
Pasal 64, Jenis Pembiayaan
1. Jenis Pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Biaya investasi
b. Biaya operasi
c. Biaya personal
2. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap
3. Biaya operasi meliputi, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tak langsung
4. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Pasal 66, Sumber dan Standar Pembiayaan
1. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berasal dari APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
2. Sumber pembiayaan yang lain yang tidak mengikat dapat berupa bantuan pembiayaan yang berasal dari pemerintah Kab/Kota, komite sekolah, dunia usaha, hibah, dsb.
Bab XIII Sanksi Administratif
Pasal 67, Sanksi Administratif
Bab XIV Ketentuan Penyidikan
Pasal 68, Ketentuan Penyidikana
XV Ketentuan Pidana
Pasal 69, Ketentuan Pidana
Bab XVI Ketentuan Lain-Lain
Pasal 70
Bab XVII Ketentuan Penutup
Pasal 71 dan 72

Presiden PKS : Negeri Ini Harus Dibangun Bersama

PKS jadi trending topik ketika DPP PKS berkunjung ke istana.
Kita membangun komunikasi. Kita adalah partai dakwah. Jika ada kompetisi di pilkada, pileg itu adalah kontestasi kebaikan bukan kontestasi permusuhan.
Kita harus terus menjadikan siapapun sebagai partner membangun kebaikan.
Kesadaran empirik, realitas. Indonesia adalah the miracle on the word, bersuku-suku, pulau-pulau tapi tetap bisa bersatu.
Kesadaran empirik ini mengantarkan kita untuk bekerjasama dengan siapapun karena negeri ini harus dibangun bersama dalam kemajemukan.

Tema issue yang disampaikan ke Presiden :
1. Pengarusutamaan keluarga
2. Tenaga kerja Indonesia.

Prinsip koalisi :
1. Koalisi yang punya arah yang jelas. Tranformasi struktural melalui perombakan regulasi. Struktur politik tidak sehat, kita berada pada demokrasi yang high cost, secara struktural harus kita benahi.

2. Kesetaraan. Berkoalisi harus punya percaya diri. Tidak boleh minder. Kita partai besar, kader yang militan.
Kita yakin dalam koalisi modern kita punya hak-hak, tidak terpasung dalam koalisi.

3. Konsistensi
Kita tidak akan menjadi pihak pertama pelanggar kesepakatan.

Presiden PKS : You get what you inspect not your expect!

Arahan Presiden PKS pada Rakornas di Depok

1. Basis filosofis sebagai partai dakwah
Karena itu, doktrin kita tetap : al huzbu wal jamaah, huwal jamaah hiyal hizb.
Karakteristik dari partai dakwah harus kita fahami.

2. Konsolidasi visi.
Visi 2016-2020 :
menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara.

Visi 2004 :
menjadi partai dakwah yang kokoh untuk melayani umat dan bangsa

2009 :
Menjadi partai dakwah yang kokoh dan transformatif untuk melayani umat dan bangsa

Partai ini sebagai partai dakwah harus dikokohkan, inilah jatidiri kita.

Partai dakwah tidak ada dalam literatur tapi kita terus menggagungkannya, biarkan kami yang membuat literatur itu.

Dengan izin Allah, literatur tetang partai dakwah sekarang sudah banyak. Mulai dari tesis, ataupun tulisan ilmiah lainnya.

Ketika literatur partai dakwah sudah banyak, kita sebagai prakarsanya harus mengokohkan diri dalam hal ini.

3. Konsolidasi strategi
– Strategi berkhidmat pada rakyat, partai politik hidup dari kepercayaan masyarakat.
Jika ingin mendapatkan kejayaan, maka kita harus berkoalisi dengan masyarakat.
Tagline ini bukan sekedar nyaman di dengar tapi harus menjadi pintu-pintu kemenangan

– optimalisasi potensi yang kita miliki
Kekuatan utama kita adalah kader. Tanpa kader, PKS tidak punya apa-apa.
Mari sinergikan dakwah struktural dan kultural.

3. Konsolidasi aksi
Menjalankan prinsip kepeloporan dalam kerja. Kader harus proaktif.
Dalam kebaikan, kita harus yang terdepan.
Jika ada 1000 orang yang melakukan kebaikan, saya ada di dalamnya. Jika ada 100 orang yang melakukan kebaikan, saya ada di sana, jika ada 10 orang yang melakukan kebaikan, saya lah pemimpinnya. Jika ada 1 orang yang melakukan kebaikan, maka saya lah oragnya.
Kader jangan menunggu, segera lakukan apa yang bisa kita kerjakan.

4. Mari bangun komunikasi tanpa hambatan.
Kalo ingin membangun ini, mental bertegur sapa harus jadi habit. Teknologi fasilitasi akan mengakselarisasinya.

Menyeimbangkan 2 hal :
1. Pendelegasian kerja yang baik
2. Kemampuan inspeksi lapangan
Kaidah manajemen : kita akan nendapatkan hasil di lapangan dari apa yang diinspeksi bukan yang diekspektasi di belakang meja.
You get what you inspect not your expect!

Penegakan disiplin, menjadi perhatian serius presiden.
Kita sudah punya aturan. Kader harus menghadirkan kedisiplinan dalam semua halaqo2 jamaah, pertemuan-jamaah partai.

Party governance, pengelolaan partai. Kita ditantang untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Partai politik yang baik :
Rekruitmen kader dan kepemimpinannya.
Pengelolaan dan pembiayaannya.

Siapkan dalam diri kita untuk selalu ditempatkan di mana saja bahkan tidak ditempatkan di manapun.

Jika kader tidak diberi amanah , itu berarti ini kesempatan bagi kader untuk meningkatkan kapasitas diri, menyiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin berikutnya.
Jika kader tak mampu memanfaatkan kesempatan itu, berarti kader tersebut belum bisa menjadi pemimpin.

Taujih K.H. Hilmi Aminuddin Pada Rakornas 2016

Taujih KH. Hilmi Aminuddin
Pada pembukaan Rakornas PKS 2016

1. KONSOLIDASI MOTIVASI

Koordinasi pencapaian satuan kordinat. Dimulai dengan konsolidasi.
Konsolidasi hati mengawali semuanya. Wihdatul qulb ini menjadi titik tolak konsolidasi.
Konsolidasi yang terbaik adalah jika kader-kader kita panya kesadaran yang tinggi bahwa jalan dakwah ini adalah pilihan kita yang punya banyak tantangan.

Qul Hadzihi Sabili, Ud’u Ilaallah, ‘Alaa Bashiratin.
Kesadaran bhw ini pilihan diungkapkan dalam Al-Qur’an, ada proses tadhiyah, yang pada akhirnya manusia yang memilih.
Orang yang berani memilih adalah syaksiyah yang mustaqim, yang tidak punya keberanian memilih dia bagian dari split personality.
Kita bersama sudah menentukan pilihan. Motivasi itu semakin menguat. Allah yang menuntun kita untuk memilih jalan ini. Inilah kesusaian antara pilihan Khaliq & makhlukNya.
Al An’am : Qul Hadaanii Ilaa Shiratal Mustaqim

Dan inilah klimaksnya:
Qul Innashshalati Wanusuki Wamahyaya Wamaamati Lillahi Rabbil ‘Alamin
Wa Anaa Awwalul Muslimin :
Allah memotivasi untuk selalu berada dalam barisan terdepan dalam perjuangan kalimatilLahi Hiyal ‘Ulya

2. KONSOLIDASI ORIENTASI
Berlomba untuk Fastabiqul Khairat
Bersegeralah melaksanakan tugas-tugas yang bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

3. INTEGRASI
Agama ini Syamil Mutakamil.
Kita harus mampu mengintegrasikan semua potensi dalam satu kesatuan yang utuh agar langkah perjuangan kita semakin jelas & tegas.
Kader muda denga kader tua, ikhwan & akhwat, ulama & para pemikir, harus diintegrasikan.

Berkumpulnya kita adalah keberhasilan menyatunya hati kita.
Dalam pergaulan kita dalam berjamaah, pasti kita punya kekurangan.
Maaf maafkanlah…
Lapangkan dada…
Kita harus banyak-banyak memaafkan. Bahkan kita harus proaktif memohonkan ampun saudara-saudara kita pada Allah SWT.

Tekad bersama itu lahir dari kesepakatan.

Konsolidasi yang baik akan menghasilkan koordinasi yang mampu menghasilkan ordinat yang baik.

Konsolidasi terbaik adalah jika kader-kader dengan penuh kesadaran memilih dakwah ini sebagai jalan hidupnya.

Faaidza Faraghta Fanshab Wa Ilaa Rabbika Farghab.

Berarti kita berhasil mengkonsolidasi semua potensi untuk bergerak menjadi lebih baik

Depok, 12 Januari 2016

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info