PKS Gowa Optimis Cepat Rampungkan Nama-nama Struktur di 18 Kecamatan

RAKYATKU.COM, GOWA – Tim koordinasi wilayah (Korwil) PKS Sulsel kembali melakukan monitoring evaluasi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Gowa. Monitoring evaluasi tersebut dihadiri oleh ketua-ketua bidang PKS Sulsel dan para pengurus harian PKS Gowa, kemarin.

Kendati diberi target oleh DPW PKS Sulsel harus merampungkan nama-nama struktur kepengurusan di semua DPC PKS yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Gowa selambat-lambatnya bulan Mei tahun ini, Ketua DPD PKS Gowa, Trie Alfiard Hasyim, justru optimis akan merampungkannya sebulan lebih cepat dari target tersebut, yakni pada April mendatang.

“Nama-nama seluruh struktur DPC lengkap dengan bidang-bidangnya akan kami rampungkan paling lambat bulan April. Pasca Rakorda Februari lalu, kami sudah melakukan penguatan tim di DPD & DPC. Program-program kerja juga sudah siap, bahkan ada beberapa yang sudah dieksekusi,” ungkap Trie. Sementara itu, ketua Korwil 1 PKS Sulsel, Aksin Suarso, mengatakan bahwa kunjungan para pengurus DPW PKS Sulsel dalam rangka memberikan arahan seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target-target PKS.

“Hari ini adalah hari kedua kami turun ke bawah. Yang kami lakukan adalah menurunkan semangat dari DPW ke DPD. Begitupun dari DPD nanti akan turun ke DPC. Target kami bulan Mei nama-nama struktur sudah lengkap hingga tingkat DPC,” terangnya.

Legislator PKS Sulsel, Sri Rahmi yang turut mendampingi kunjungan tersebut dalam arahannya menegaskan kembali tentang visi PKS. “Menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa, dan negara.”

“Kokoh yang dimaksud dalam visi PKS adalah ketika struktur partai sudah terpenuhi hingga level terbawah, sehingga bisa berkhidmat untuk rakyat dengan maksimal,” jelas perempuan yang sering disapa Bunda Rahmi ini.

Sumber: http://rakyatku.com/2016/03/18/news/pks-gowa-optimis-cepat-rampungkan-nama-nama-struktur-di-18-kecamatan.html

Pak Cah dan Filosofi Coto Makassar

Makassar, AMANAH-Disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Sulawesi, turut hadir Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) PKS Sulawesi Dwi Tryono, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah  (DPW) PKS Sulsel Mallarangan Tutu,  Anggota Komisi E Sulsel, Sri Rahmi bersama dengan Cahyadi Takariawan. Jumat, (18/3).
Pak Cah begitu sapaan Cahyadi Takariawan yang juga seorang penulis buku best seller dengan tema keluarga , menuturkan filosofi coto melalui tulisannya saat menikmati makanan di salah satu warung di Antang .
Inspirasi dari Coto
Ada daging, kaldu dan bumbu
Ditambah air, dimasak di atas tungku
Berkolaborasi menjadi satu
Tercipta paduan yang harmoni
Dari berbagai bahan yang sesuai komposisi
Menjelma menjadi Coto, lezat sekali
Meleburlah ego dalam bejana
Tak ada yang merasa paling berjasa
Dalam menciptakan kualitas rasa
Tidak akan ada coto Makassar
Jika tidak ada bumbu-bumbu yang rela ditumbuk memar
Jika tidak ada jeroan dan daging segar
Jika tungku api tidak siap membakar
Maka leburkanlah semua potensi
Bergerak rapi dalam beramal jama’i
Libatkan semua komponen tuntaskan strategi
Strukturisasi harus dibarengi motivasi dan supervisi
Agenda besar berikutnya telah menunggu
Sekarang saatnya bergerak dan beraktivitas tanpa ragu
Lepaskan beban perasaan dan pikiran yang kerap mengganggu
Jangan biarkan diri terbelenggu issu
Hadapi semua kesulitannya
Coto tak akan pernah ada
Jika para koki berhenti memasaknya
Pun struktur DPC tak akan pernah ada
Jika kita tidak membentuknya
Editor: Indrawati

PKS Sulsel Terus Bergerak Benahi Struktur

GOWA, RAKYATSULSEL.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel terus bergerak memperkuat Koonsolidasi perapian struktur di semua level.

Hal tersebut dibuktikan pengurus dengan keseriusan DPW PKS yang gencar mendatangi semua pengurus tingkat kabupaten, Selasa (17/3).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu & Pilkada PKS Sulsel, Sri Rahmi mengatakan agenda ini harga mati bagi PKS Sulsel. Semua sumber daya akan difokuskan untuk agenda yang deadline hingga bulan Mei 2016.

“Ini adalah program konsolidasi & perapian struktur PKS di semua level Kami dari DPW membagi menjadi 3 tim untuk bertanggungjawab pada daerah yang disesuaikan dengan dapil DPR RI” ucap, sri rahmi.

Sri Rahmi menambahkan, Korwil 1 yang meliputi Daerah Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar merupakan tanggung jawabnya.

“Kami tergabung dalam korwil 1 terdiri dari ketua-ketua bidang atau perwakilan dari bidang yang ada, Tugas kami adalah turun langsung ke DPD untuk melakukan verifikasi struktur & konsolidasi pengurus. Semua struktur harus kami siapkan, jauh sebelum pemilu”, tutupnya.

Sekedar diketahui, kunjungan Korwil 1 PKS ini merupakan kunjungan hari kedua di Kabupaten Gowa, yang sebelumnya ke Kabupaten Takalar. (MD).

SUmber : http://rakyatsulsel.com/pks-sulsel-terus-bergerak-benahi-struktur.html#sthash.QSFwq5bI.dpuf

Elite PKS Sulawesi Selatan ‘Turun Gunung’ Verifikasi dan Konsolidasi Pengurus DPD

Sri Rahmi

Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada PKS Sulawesi Selatan

Melaporkan dari Makassar

PKS Bergerak, program ini menjadi agenda massif bagi DPWPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan.

Ini adalah program konsolidasi dan perapian struktur PKS di semua level.

Kami dari DPW membagi menjadi tiga tim untuk bertanggungjawab pada daerah yang disesuaikan dengan daerah pemilihan DPR RI.

Saya bertanggungjawab di daerah Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Kami tergabung dalam koordinator wilayah terdiri dari ketua-ketua bidang atau perwakilan dari bidang yang ada di DPW.

Tugas kami adalah, turun langsung ke DPD untuk melakukan verifikasi struktur dan konsolidasi pengurus.

Semua struktur harus kami siapkan, jauh sebelum Pemilu.

Deadline kami hingga akhir Mei tahun ini harus tuntas.

Kemarin kami ke Takalar, hari ini di Gowa.

Agenda ini harga mati bagi PKS Sulawesi Selatan.

Semua sumber daya kami fokuskan untuk agenda ini hingga Mei tahun ini.(*)

sumber: http://makassar.tribunnews.com/2016/03/17/elite-pks-sulawesi-selatan-turun-gunung-verifikasi-dan-konsolidasi-pengurus-dpd

Jelang Pilkada, PKS Sulsel Benahi Struktur Partai

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel mulai melakukan pembenahaan struktur partainya melalui verifikasi dan konsolidasi kepada pengurus di tiga wilayah koordinasi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu sekaligus Pilkada Sulsel, Sri Rahmi mengatakan, pembenahaan struktur partai akan dilakukan pada semua level.

DPW PKS Sulsel membagi tiga tim untuk bertanggungjawab pada daerah yang disesuaikan dengan daerah pemilihan (dapil) DPR RI. Saya sendiri bertanggungjawab untuk Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.

“Kami tergabung dalam korwil 1 terdiri dari ketua-ketua bidang atau perwakilan dari bidang yang ada di DPW,” jelas Sri Rahmi yang juga legislator PKS Sulsel, Kamis (17/3/2016).

Dia menambahkan, tugas tim menyiapkan struktur pengurus jauh sebelum digelar Pilkada serentak pada 2017 mendatang. Adapun batas waktu pembenahaan struktur partainya, yakni hingga akhir Mei tahun ini.

“Kemarin kami ke Takalar, hari ini di Gowa. Pembenahaan struktur harus tuntas akhir Mei ini,” tegas Sri Rahmi.

sumber : http://makassartoday.com/2016/03/17/jelang-pilkada-pks-sulsel-benahi-struktur-partai/

Politisi PKS Kelilingi Lapangan A Benni Belopa

Disela-sela kegiatan roadshow di Kabupaten Luwu dan Toraja Utara, sejumlah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel menyempatkan diri untuk jogging bersama.

Para elit PKS ini terdiri dari, Koordinator Wilayah Sulawesi, Dwi Tryono dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Sri Rahmi serta sejumlah pengurus jogging bersama dengan mengelilingi lapangan A Benni Belopa.

“Begini cara kami agar tetap sehat & bugar selama roadshow. Stamina kami jaga dengan jogging setiap pagi. Harus ada waktu untuk memelihara fisik kita.” Ujar Sri Rahmi yang juga kegislator Sulsel itu, Sabtu (12/3/2016)

“PKS memang punya program kebugaran fisik bagi kader, ini menjadi hal yang senantiasa kami evaluasi pada kader,” sambung Mallarangan.

Roadshow ini khusus mengagendakan persiapan Pilkada Luwu dan Toraja Utara serta percepatan target-target strukturisasi di semua level.

Makassar Bisa Dua Kali Tambah Baik Jika Terapkan Hal Ini

RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Warga di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo sekarang bisa bernafas lega. Pasalnya, di lingkungan mereka saat ini sudah tersedia tanaman hidroponik dan bank sampah. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka jadi lebih ringan.

Launching perdana program ini digelar Selasa (16/2/2016), sekaligus panen perdana tanaman hidroponik. Program yang terselenggara berkat kerjasama Rumah Zakat dan warga Kelurahan Rappokalling ini, diharapkan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Kota Makassar.

“Sekiranya setiap kelurahan mempunyai program seperti ini, maka obsesi dari walikota Makassar untuk menjadikan Makassar dua kali tambah baik akan cepat terwujud,” ungkap Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Sri Rahmi, yang turut dalam launching program ini.

Sri menambahkan, ada tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, aksesibilitas rumah tangga, dan pemanfaatan pangannya aman. “Pengembangan hasil panen, selain dikomsumsi juga bisa menjadi bahan olahan untuk penghasilan tambahan masyarakat. Setiap tanah yang kosong agar dimanfaatkan untuk produksi pangan,” jelasnya.

Seandaina, lanjut Sri, setiap RW dalam satu kelurahan mempunyai program pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh warga di Kelurahan Rappokalling ini. Pasti akan sangat signifikan untuk penguatan ekonomi warga. “Warga bisa menyediakan sendiri kebutuhan dapurnya, ini jelas sebuah penghematan,” katanya.

Kegiatan launching ini juga turut dihadiri Sekertaris Kecamatan Tallo, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar, Lurah Rappokalling dan Brand Manager Rumah Zakat.

Sumber: http://rakyatku.com/2016/02/16/news/pemerintahan/makassar-bisa-dua-kali-tambah-baik-jika-terapkan-hal-ini.html

Sri Rahmi: Pansus Penyelenggaraan Pendidikan Jangan Menjadi Ranperda Banci

RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan sudah memasuki pembahasan batang tubuh. Namun sudah dua kali rapat pembahasan belum juga menemui titik temu. Menurut Wakil Ketua Pansus, Sri Rahmi bahwa ada beberapa pasal yang memerlukan diskusi panjang.

“Salah satu Yang menjadi perdebatan alot yaitu pasal 19 ayat 2 yang masih terkait penyelenggaraan pendidikan,” kata Sri Rahmi Selasa (26/01/2016). Adapun pasal 19 ayat 2 berbunyi: “Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik baru”.

Lebih lanjut Sri Rahmi mengatakan bahwa sebagian anggota Pansus mengusulkan agar ayat 2 dihapus saja, karena ayat ini memberikan interpretasi bahwa pendidikan di Sulawesi Selatan masih mengenal kaya miskin sehingga butuh ruang khusus untuk orang yang tidak mampu secara ekonomi.

“Namun realitas yang harus kita akui bahwa kebanyakan sekolah unggulan saat ini masih didominasi oleh orang berduit,” kata Sri Rahmi, menurutnya ayat 2 ini menjadi sebuah afirmatif action di dunia pendidikan sebagaimana afirmatif action 30 persen kuota caleg perempuan.

Legislator PKS ini mengatakan Pansus Penyelenggaraan Pendidikan tidak berniat memperlambat pembahasan namun Pansus ingin Ranperda ini tidak menjadi Ranperda banci.

“Kami ingin ranperda ini betul-betul bisa diimplementasikan, bisa mandiri. Kalaupun membutuhkan pergub untuk implementasinya, kita harus meminimalisir,” pungkasnya.

Sumber: http://rakyatku.com/2016/01/26/news/sri-rahmi-pansus-penyelenggaraan-pendidikan-jangan-menjadi-ranperda-banci.html

Resume Ranperda Pendidikan

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Pengaturan
Pasal 2, Ruang Lingkup
BAB III Azas, Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Prinsip
Pasal 3, Azas
1. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani
2. Belajar sepanjang hayat
3. Kemandirian dalam belajar
4. Kearifan lokal
Pasal 4, Maksud dan Tujuan
Pasal 5, Sasaran
a. Perluasan akses
b. Penataan struktur
c. Terjalinnya koordinasi
Pasal 6, Prinsip
Bab IV Kewenangan Provinsi Bidang Pendidikan
Pasal 7
1. Kewenangan Provinsi dalam penyelengggaraan urusan wajib pemerintah bidang pendidikan, meliputi
a. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
b. Penetapan kurikulum muatan local pendidikan menengah dan pendidikan khusus
c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota
d. Penertiban izin pendidikan menengah dan pendidikan khususyang diselenggarakan oleh masyarakat
e. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota
2. Untuk pelaksanaan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerinah Daerah mengatur
a. Pembinaan dan Pengawasan
b. Jenis, sumber, dan sasaran pembiayaan
Pasal 8
Bab V Penyelenggaraan Pendidikan
Bagian Kesatu, Umum
Pasal 9
Pasal 10
1. Penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan local dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
3. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan local
4. Keunggulan dan kearifan local sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengetahuan kemaritiman (upacara turun laut) dan/atau pengetahuan pertanian dalam arti luas (tudang sipulung, mappalili) berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
5. Tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan local dalam kurikulum satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.
Bagian Kedua, Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 11
Pasal 12
1. Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebijakan daerah bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain :
a. Perluasan akses dan aksesibilitas layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merata, bermutu dan proporsional
b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus
c. Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus
d. Penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
e. Penyelarasan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan kebutuhan dunia usaha
f. Penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
g. Penyususnan dan penetapan kurikulum muatan local pendidikan menengah dan pendidikan khusus
h. Pendataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
i. Pembinaan dan pengembangan sastra daerah
j. Penyususnan dan penetapan kalender pendidikan
3. Dalam melaksanakan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah sesuai kewenangan dalam penyelenggaran urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, melakukan :
a. Koordinasi dan singkronbisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah dan pendidikan khusus
b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektf dan bermutu.
c. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta kasebtabilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
d. Peningkatan daya saing keluaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui kerja sama dengan dunia usaha dan/atau unsur pengangku kepentingan lainya
e. Menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna mengahsilkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang efektif dan produktif.
f. Peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuia ketentuan.
g. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
h. Pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi untuk mpendidikan menengah dan pendidikan khusus
i. Peremajaan dat dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi
j. Penentuan hari efektif sekolah.
4. …..
5. …..
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Bagian Ketiga, Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Pasal 18, Penyelenggaraan Pendidikan menengah
1. Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
2. Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip :
a. Nirlaba
b. Akuntabilitas
c. Penjaminan mutu
d. Transparansi
e. Akses berkeadilan
Pasal 19
1. Satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi
2. Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik kewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik baru
3. … wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi
4. …. Wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi
5. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada paling sedikit 20% dari jumlah seluruh peserta didik
6. Tata cara dan criteria penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur
Pasal 20
Satuan atau program pendidikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
Pasal 21
Satuan pendidikan menengah memiliki paling sedikit 2 organ yang terdiri atas kepala sekolah dan komite sekolah
Pasal 22
1. a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Gubernur
b.Komite sekolah member bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah
2. Manajemen berbasis sekolah meliputi :
a. Rencana strategis dan operasional
b. Struktur organisasi dan tata kerja
c. Sistem audit dan pengawasan internal
d. Sistem penjaminan mutu internal
Pasal 23
1. Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan badan hukum nilaba
2. Diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2
Pasal 24
Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan

Bagian Keempat, Penyelenggaraan Pendidikan KHusus.
Pasal 25
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
Pasal 26, pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus
1. Pendidikan khusus befungsi memeberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memeilki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial
2. Tujuan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
3. Peserta didik berkebutuhan khusus, tunanetra, tunarungu, tunawicara dst
Pasal 27
1. Pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
2. Penyelenggaraan dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan keagamaan
3. Tata cara penyelenggaraan lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur
Pasal 28
1. Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan jenjang pendidikan
2. Gubernur membantu tersedianya sumberdaya pendidikan khusus
Pasal 29
Penyelenggaraan pendidikan khusus
Pasal 30
1. Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa
2. Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar
3. Satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah dalah sekolah menengah luar biasa, atau sebutan lain
4. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi
Pasal 31
1. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan menengembangkan potensi keunggulan
2. Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memilki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan potensi keunggulan
Pasal 32
Pasal 33
Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 satuan pendidikan khusus bagi peserta didik
Pasal 34
Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal
Pasal 35
Tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur

Bab VII Kurikulum Muatan Lokal
Pasal 36
Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, wajib menyusun kurikulum muatan local sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan local
Pasal 37
1. Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus memilki kurikulum muatan local sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Kurikulum muatan local jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus disusun oleh satuan pendidkan bersama komite
3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala dinas
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervise oleh Dinas
5. Syarat, tata cara, bentuk kurikulum muatan local diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur
Pasal 38, Tujuan Muatan Lokal
Muatan local bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerah.
Pasal 39, Prinsip Pengembangan Muatan Lokal
Pengembangan muatan local untuk satuan pendidikan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kebutuhan dalam pengembangan semua kompetensi, fleksibilitas, dan kemanfaatan
Pasal 40, Lingkup dan Mekanisme
Lingkup Muatan Lokal : Seni Budaya, Prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa, dan teknologi
Jenis Muatan Lokal : bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, hal-hal lain yang dianggap perlu
Pasal 41
Mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan local, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bab VIII Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 42, Umum
Pasal 43, Persyaratan Pendidik
1. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi
2. Kualifikasi akademik merupakan tigkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
3. Kompetensi sebagai agen pemebelajaran meliputi : Kompetensi pedagogic, kepribadian, professional, dan sosial
4. Setiap orang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat tetapi memilki keahlian khusus dan diperlukan sesuai kebutuhan dapat diangkat menjadi pendidik
5. Kualifikasi akademik dikembangkan sesuai aturan perundang-undangan
6. Pendidik SMA/SMK memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana, latar belakang pendidikan tinggi, sertifikat profesi guru.
Pasal 44, Persyaratan Tenaga Kependidikan
Pasal 45, Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 46, Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 47 dan 48, Pemindahan dan Pemberhentian
Pasal 49 dan 50, Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 51, Gaji dan tambahan penghasilan
Pasal 52, Penghargaan
Pasal 53, Perlindungan
Pasal 54, Larangan

Bab VIII Perizinan Pendidikan
Pasal 55, Perizinan Pendidikan
1. ….
2. Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal
a. Isi Pendidikan
b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
c. Sarana dan prasarana pendidikan
d. Pembiayaan pendidikan
e. Sistem evaluasi dan sertifikasi
f. Manajemen dan proses pendidikan
3. ….
4. Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan
a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis
b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya.
c. Data mengenai pperimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut
d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal sejenis
e. Data mengenai kapasitas daya tamping dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk satu tahun akademik berikutnya.
Bab IX Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah
Pasal 56, Kedudukan , Fungsi dan Perlindungan
1. Kedudukan Bahasa Daerah sebagai bentuk identitas dalam tatanan kehidupan masyarakat Sulsel
2. Fungsi
a. Pendukung bahasa Indonesia sebagai pengantar utama sistem pendidikan nasional
b. Sebagai alat komunikasi
c. Sebagai bahasa pengantar dalam pelayanan public
3. ….
Pasal 57, Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 58 dan 59, Klasifikasi Pembinaan Bahasa dan Sastra
a. Pengembangan
b. Perlindungan
c. Pembinaan
Pasal 60 dan 61, Perlindungan Terhadap Bahasa Daerah
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 62, Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Jenis, Sumber dan Sasaran Pembiayaan Pendidikan
Pasal 63, Umum
Pasal 64, Jenis Pembiayaan
1. Jenis Pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Biaya investasi
b. Biaya operasi
c. Biaya personal
2. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap
3. Biaya operasi meliputi, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tak langsung
4. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Pasal 66, Sumber dan Standar Pembiayaan
1. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berasal dari APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
2. Sumber pembiayaan yang lain yang tidak mengikat dapat berupa bantuan pembiayaan yang berasal dari pemerintah Kab/Kota, komite sekolah, dunia usaha, hibah, dsb.
Bab XIII Sanksi Administratif
Pasal 67, Sanksi Administratif
Bab XIV Ketentuan Penyidikan
Pasal 68, Ketentuan Penyidikana
XV Ketentuan Pidana
Pasal 69, Ketentuan Pidana
Bab XVI Ketentuan Lain-Lain
Pasal 70
Bab XVII Ketentuan Penutup
Pasal 71 dan 72

Catatan Kecil Pilkada 2015

PDIP lebih siap
Walaupun sepenuhnya tidak betul, tapi inilah pembacaan saya selama proses pemenangan pilkada tahun ini.

Dari roadshow pilkada yang saya lakukan, saya mengamati PDIP yang paling siap menghadapi event ini.

DPPnya membuat kebijakan, anggota DPR RI harus kembali ke dapil untuk memenangkan pilkada di dapilnya.
Anggota DPR RI tidak boleh ada yang ke luar negeri jelang pilkada, semua harus fokus ke daerah pilkadanya.

Khusus Soppeng, saya mengamati aleg DPR RI nya demikian agresif.
Samsu Niang, dari dapil Sulsel 2 DPR RI, memback up SDM saksi. Ini sebuah langkah awal memegang kendali dan membangun jaringan untuk dirinya.
Pada pilkada tahun ini, dia menggarap dua daerah ( Pangkep & Soppeng ) sebagai basis suaranya untuk periode berikutnya menuju DPR RI.
Tokoh-tokohnyapun diturunkan saat kampanye akbar.
Nyaris tak ada panggung kampanye yang tidak disentuh oleh DPPnya.

PDIP cermat memilih lokus untuk dipush. Ini cara dia untuk menanamkan cengkramannya pada penguasa ( calon kuat ).

Gerindra lain lagi.

Penokohan Prabowo ditonjolkan. Dengan modal rekaman suara yang hanya berdurasi kurang dari 5 menit, Prabowo berhasil “hadir” di tengah keriuhan kampanye-kampanye akbar usungannya.
Suaranya yang khas, menggema lewat loudspeaker panggung, menyapa massa, yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan.
Sepele, tapi cerdas mengambil momen.
Bukan hal yang baru. Bedanya adalah, Gerindra melakukannya, yang lain tidak.
Tak cukup dengan itu, Prabowo pun hadir dengan surat terbukanya yang ditulis tangan sendiri oleh Prabowo & dibacakan oleh kadernya di panggung-panggung kampanye.
Itulah Prabowo, berhasil menghadirkan kharismanya di hadapan massa tanpa harus hadir secara fisik.

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info