Hadiri Milad ke 19, Ketua PKS Makassar Puji Sri Rahmi

 

 Minggu , 14 Mei 2017 14:13
Penulis : fahrullah
Editor   : Muh asri

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM  – Disela-sela reses masa sidang kedua, Wakil ketua Komisi A DPRD Sulsel Sri Rahmi menyempatkan diri hadir pada pelaksaan Milad ke-19 PKS sekaligus menjadi pembawa materi pada kegiatan bedah buku Kartini Legislasi , di Pelataran sekretariat DPD PKS Kota Makassar, Jl Batua Raya, Minggu (14/5).

Kehadiran Sri Rahmi mendapatkan pujian dari ketua DPD PKS Makassar , Hasan Hamido.  “Ini ibu Sri Rahmi adalah bunda kita, yang akan ikut bertarung di pilwakot Makassar. Kalau SK dari partai sudah ditandatangani, siapapun yang diputuskan semua kader harus ikut memenangkan” kata Hasan dalam sambutannya.

Selain memberikan pujian kepada Sri Rahmi, Hasan juga menyampaikan jika partai PKS, bukan hanya partai Politik yang bekerja pada saat pencalonan legislatif maupun pilwalkot hingga Pilpres, namun seluruh kadernya harus bekerja dari waktu kewaktu. “PKS terus berbuat baik, tidak ada waktu jeda dan dan berakhir,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, selain partai Politik  PKS juga memiliki pusat dakwah, sehingga kantor-kantor PKS tidak pernah terlihat sepi. Sehingga tidak hanya ramai pada saat momentum Pilkada saja. “Saatnya kita mengevaluasi diri, dan lebih bersemangat untuk berbuat baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dalam acara Milad ke-19 tersebut, PKS Makassar mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari menghafal Al-qur’an khususnya anak usia dini, futsal, lomba suami memakaian jilbab untuk istri, hingga menu makanan kue tradisional dari DPC-DPC yang ikut dilombakan. (**)

Sumber:
http://rakyatsulsel.com/hadiri-milad-ke-19-ketua-pks-makassar-puji-sri-rahmi.html#sthash.zwutnJVY.dpuf

Pak Gubernur … Apa Kabar Perda Disabilitas?

IMG_1458“Dengarkan kami, berikan hak kami”. Demikianlah mungkin luapan hati teman-teman disabilitas yang terhimpun dalam PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Sulsel. Banyak hal yang membuka mata penulis tentang pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Mereka butuh layanan transportasi yang ramah bagi mereka. Halte yang memiliki jalur khusus penyandang disabilitas, sopir yang care terhadap mereka. Atas layanan transportasi tersebut, penyandang disabilitas menyampaikan keluhannya ketika menunggu angkutan dan sering diabaikan oleh sopir.
Dan mereka sering mengalami perlakuan yang tak layak saat mereka di dalam angkutan umum.

Mereka butuh jalan-jalan pedesterian yang ramah pada penyandang disabilitas. Pemerintah kota Makassar sudah membuat percontohan di sekitar Jalan Penghibur, tapi ternyata tidak sesuai standar kebutuhan penyandang disabilitas.
Entahlah, pihak mana yang mendesign pedesterian tersebut yang tidak melibatkan PPDI untuk mengkomunikasikan syarat fisik jalan versi penyandang disabilitas. Sungguh disayangkan dalam proses pengambilan kebijakannya. Akhirnya, tIdak tepat guna.

Mereka butuh akesesibilitas pendidikan. Bisa diterima di sekolah-sekolah unggulan sebagaimana siswa non disabilitas karena Undang-undang sudah menjamin mereka melalui sekolah inklusif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 yang menjelaskan hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas, yang meliputi hak:
a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Dan realita di lapangan tak seindah jaminan Undang-Undang. Masih banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena akses pendidikan untuk mereka masih minim. Penulis berharap, agar Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan  Penyandang Disabiltas menjadi perhatian Gubernur untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan hak-hak para penyandang disabilitas di Sulsel. Perda tersebut butuh 16 Pergub dan 1 Keputusan Gubernur untuk optimalisasi implementasinya.

Mereka butuh fasilitas dan pelayanan yang sama dalam bidang olehraga. Dalam temuan penulis, perlakuan pada atlit penyandang disabilitas sangat tidak adil. Atlit non disabilitas diberi fasilitas lebih dari atlit penyandang disabilitas. Semoga di bawah kepemimpinan kepala Dinas Pemuda dan  Olah Raga yang baru dilantik, kasus seperti itu tidak terjadi lagi.

Mereka juga butuh diberi ruang dalam proses demokrasi. Libatkan mereka dalam musrenbang disemua tingkatan. Agar hak-hak hidup mereka terpenuhi melalui program-program pembangunan. Mereka yang lebih tahu tentang kebutuhannya. Dan mereka berhak mendapatkan fasilitas hidup sebagai penyandang disabilitas.

Mereka juga berjuang agar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dalam penjelasan pasal 5 dan secara tegas dalam pasal 28. Pasal 28 UU Ketenagakerjaan menyatakan:
“Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaanya”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 berbunyi, (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Dalam bidang kesempatan kerja, pemerintah propinsi masih belum mencapai angka serapan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Semoga ini menjadi perhatian Gubernur sebagai pejabat pemegang amanat pelindung penyandang disabilitas.

Ada kurang lebih  36.000 penyandang disabilitas -yang tercatat oleh PPDI – yang berdomisili di Makassar.
dan menurut estimasi Kementrian Sosial RI, bahwa ada 3,11% penyandang disabilitas dari total jumlah penduduk Sulsel. Kita tidak melihat sedikit atau banyaknya jumlah mereka. Mereka adalah warga negara Indonesia, dan mereka punya hak yang sama – dengan non disabilitas -sebagai warga negara dan Undang-Undang melindungi hak-hak mereka secara khusus.

Sebagai masyarakat, marilah kita lebih peduli pada mereka, dengan membantu mereka mendapatkan akses ke semua bidang kehidupan.

The NEW  BANTAENG (?)

the new bantaeng

the new bantaeng

( refleksi 762 tahun Butta Toa )

Bahagia rasanya, Bantaeng yang bergelar Butta Toa berusia 762 tahun. Rangkaian acara penanda hari jadi telah digelar oleh Pemerintah Daerah dengan puncak peringatan nya tanggal 7 Desember 2016 kemarin.

Bangga rasanya, menjadi bagian dari Bantaeng, kota kecil yang pembangunannya pesat 7 tahun terakhir ini. Sungguh sebuah prestasi yang mengukir sejarah, prasasti abadi dari kepemimpinan bupati di masanya. 

Bantaeng dengan tagline pembangunannya “The New Bantaeng”, berhasil menyentuh emosi masyarakat Indonesia, bukan kami saja warga Bantaeng yang terpapar kekaguman, orang se antero nusantara pun berhasrat bertandang ke Bantaeng, sekedar menikmati pantainya, atau belajar tentang metamorfosa sebuah pemerintahan, dari Bantaeng menjadi The New Bantaeng. 

Metamorfosa pemerintahan ini telah berhasil menarik investasi puluhan trilyun rupiah, yang memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan dan kemajuan, geliat peradaban yang sangat terasa dan teraba oleh

207.975 jiwa warga.

Perpaduan ragam etnis (bugis, makassar, jawa, tionghoa, dll) membawa warna kehidupan sosiologi masyarakat yang khas. Mereka hidup damai dalam harmoni budaya Butta Toa.

Itulah Bantaeng, yang sejak dahulu kala, harmonis, bermoral, religius, dan berkarakter. Jauh dari kontroversi.

Sampai kemudian berita tentang festival waria yang membelalakkan mata itu datang, dan langsung memenuhi ruang-ruang diskusi publik…

Bantaeng kembali menjadi perbincangan, tapi kali ini tentang event aneh nya bersama para waria

Komentar miringpun bersahutan di media sosial, di warkop dan media diskusi lainnya.

Banyak yang mengkhawatirkan The New Bantaeng akan berkembang menjadi sarang waria.

Bantaeng kehilangan identitas budaya nya justru di hari jadi nya yang ke 762,  oleh anomali ide yang mencederai masyarakat Butta Toa

Beragam analisa menjadi tak terbendung lagi, ada yang mengkait-kaitkan nya dengan agenda politik Pilgub, untuk menjaring suara dari kalangan minoritas dengan merangkul LGBT.

Itulah publik dengan ragam pandangannya dalam melihat peristiwa, dan kontroversi buruk ini bagai air bah yang menghantam kehidupan sosial Bantaeng. 

Hujat menghujat, saling tuduh dan saling lempar tanggung jawab terjadi, tentang sosok yang dianggap paling bertanggungjawab atas penyelenggaraan event aneh tersebut.

Begitulah respon-respon logis dari masyarakat yang kotanya terlanjur berjuluk kota religi warisan leluhur. 

Sebagai orang Bantaeng, penulis terpanggil memberi opini, sebagai bentuk tanggungjawab untuk melindungi moral Bantaeng dengan budaya Butta Toa nya.

Bahwa sebenarnya Pemerintah Pusat telah memberi guidance umum dalam kepariwisataan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam BAB III, PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN, Pasal 5 disebutkan :

“Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan”

Bahkan Presiden Jokowi telah menegaskan dalam Nawacita tentang pentingnya karakter dalam membangun model manusia Indonesia, hingga beliau mendengung-dengungkan perlunya gerakan Revolusi Mental.

Dan tentu saja seluruh Pemerintahan di tingkat Daerah harus menterjemahkan guidance itu dalam bentuk Regulasi Kebijakan dan atau Program Kerja. 

Di bidang Pariwisata, Pemerintah Daerah tidak boleh berlepas tangan, bahkan harus mengambil inisiatif dan tanggungjawab untuk mengembangkan konsep pariwisata yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya.

Dan sejarah mencatat, Bantaeng tak sekalipun memiliki leluhur atau budaya sebagaimana yg telah difestivalkan kemarin itu.

Bupati sebagai Nahkoda, harus tegas dan berani memberikan arah yang benar pada pengembangan pariwisata Bantaeng, sebagaimana keberaniannya melakukan terobosan-terobosan pembangunan di kota Butta Toa. 

Dirgahayu Bantaeng ke 762, 

“Bantaeng, Teruskan Karyamu”,

tapi tidak termasuk festival aneh yang kemarin itu. Tolong, jangan diteruskan !!

Vakasi? Yes or No!

images-9Istilah vakasi akhir-akhir ini menjadi trending topic di Sulsel.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian.
Sementara defenisi tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja.

Berawal dari keinginan kepala Dinas Pendidikan untuk memberi tambahan gaji ( tunjangan ) kepada guru-guru SMA/SMK yang akan dialihkan ke propinsi.
Dan muncullah pro kontra tentang vakasi ( baca : tunjangan ) bagi 16.000 guru yang akan mutasi menjadi pegawai pemerintah propinsi.
Tentang regulasinya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Komponen gaji yang diterima PNS hanya terdiri dari 3 macam yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.
Gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
Peraturan Gubernur Suawesi Selatan Nomor 56 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS & Calon PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, mengatur tentangan tunjangan daerah yang diberikan kepada PNS & CPNS ( pasal 3 )
Besaran Tunjangan Daerah ( TD ) bagi PNS & CPNS diberikan sesuai dengan peringkat golongan, yaitu :
Golongan IV sebesar Rp. 1.925.000
Golongan III sebesar Rp. 1.950.000
Golongan II sebesar Rp. 1.975.000
Golongan I sebesar Rp. 2.000.000
( pasal 4 )
Tunjangan Daerah yang diberikan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam masuk kerja
( pasal 6 )
SKPD yang telah menerima tunjangan khusus, insentif, tunjangan beban kerja, tidak diberikan Tunjangan Daerah.
( pasal 13 )
Sebagai gambaran pemberlakuan tunjangan di pemerintah provinsi saat ini, Inspektorat, BPKD , BAPPEDA, Satpol PP, Rumah Sakit Sayang Rakyat dan Kantor Penghubung, tunjangan yang diperoleh yaitu tunjangan beban kerja dan diatur tersendiri dalam peraturan gubernur yang berbeda.
Dan SKPD tersebut di atas tidak berhak mendapatkan tunjangan daerah sebagaimana yang termuat pada Peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013.
Secara umum, semua PNS & CPNS lingkup pemerintah provinsi Sulsel harus menerima Tunjangan Daerah, ini amanat peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013.
Dalam peraturan gubernur tersebut menyebutkan semua PNS & CPNS lingkup pemerintah propinsi kecuali 6 SKPD tadi dan PNS, CPNS yang sedang dalam hukuman, tersangka, terpidana, cuti besar, masa persiapan pensiun, penerima uang tunggu.
Menjadi polemik di Sulsel, pro kontra antara beberapa pihak tentang tunjangan daerah untuk 16.000 guru SMA/SMK yang kewenangannya dialihkan ke propinsi secara penuh pada tahun 2017.
Yang menolak beralasan bahwa guru sudah mendapatkan sertifikasi sehingga tidak berhak lagi mendapatkan tunjangan daerah.
Menurut penulis, sertifikasi itu adalah tunjangan yang melekat pada PROFESSInya sebagai guru, sementara tunjangan daerah adalah tunjangan yang diberikan sebagai PNS lingkup pemerintah propinsi.
Sumber pendanaannya pun berbeda. Sertifikasi dari pusat, Tunjangan Daerah dari pemerintah propinsi.
Dinas Pendidikan masuk dalam bagian peraturan gubernur nomor 56 tahun 2013, menjadi satu kesatuan dengan SKPD lainnya. Dan Guru menjadi bagian dari Dinas Pendidikan.
Ketidaksiapan pemerintah dalam penganggaran menjadi bagian yang nampak dalam polemik ini. Pemerintah pusat, harusnya mengantisipasi & mempersiapkan konsekuensi dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke pemerintah propinsi. Bukan hanya regulasinya tapi juga konsekuensi keuangan dari pelimpahan kewenangan tersebut. Pola perhitungan DAU harus direvisi mengikuti kebijakan pelimpahan kewenangan.
Demikian juga dengan peran pemerintah propinsi, jika secara financial belum mampu mengcover tunjangan daerah dari 16.000 guru yang kewenangannya beralih ke pemerintah propinsi, ada baiknya Gubernur melakukan revisi terhadap pergub nomor 56 tahun 2013.
Jika tidak dilakukan revisi peraturan gubernur, maka kewajiban tunjangan daerah berlaku bagi semua guru PNS & CPNS yang berada dalam lingkup pemerintah propinsi.
Mari memutuskan dengan timbangan keadilan dan aturan yang ada.

Belajar dari MASYUMI

img_1475801114989

Masyumi parpol besar Islam era itu, hanya bertahan 15 tahun. Matinya, karena dibubarkan oleh pemerintah.
Lalu lahirlah Parmusi yang menjadi wadah baru umat Islam.
Inipun tak bertahan lama, karena kebijakan fusi dari pemerintah, semua partai Islam menyatu dalam PPP.

Masyumi, Parmusi, tak pernah lepas dari intervensi pemerintah.
Sejarah mencatat tentang itu, hingga saat ini. Dan Islam selalu menjadi alasan.
Hancurnya Masyumi & Parmusi bukan hanya karena regulasi pemerintah, itu hanya klimaks formalitas.

Infiltrasi, itulah strategi dahsyat yang meluluhlantakkan Masyumi.

Desepsi, itulah gerakan ampuh yang memporakporandakan mereka dari dalam.
Dan gerakan desepsi inilah yang mengalahkan Jerman pada perang dunia ke 2.
Menyebar kebohongan, pembunuhan karakter tokoh-tokohnya, merekayasa fitnah, mendistorsi kebenaran dan penyesatan lainnya.

So ? Mari lebih berhati-hati.
Belajar dari sejarah pendahulu kita. Dan kita tidah boleh melewati labirin sejarah kelam mereka.

#inspirasibunda

 

Memimpin pansus ranperda Wajib Belajar 12 tahun. Konsultasi ke Kementrian Dalam Negri, diterima oleh direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otoda ibu Asih.

image

Kemendagri mengapresiasi inisiasi ranperda tersebut sebagai bentuk perhatian Sulsel di bidang pendidikan.
Dengan landasan yuridis UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, propinsi harus mengambil alih pengelolaan pendidikan tingkat menengah ( SMA/SMK).

Selama ini – SD, SMP, SMA – ditangani kab/kot. 2017 SMA/SMK dialihkan ke propinsi. Selama ini, propinsi belum memiliki SPM pendidikan sebagai tools mengukur kinerja.

Untuk itu, kemendagri menyarankan agar ranperda ini menunggu pengesahan RPP SPM yang sudah berada di meja Presiden, yang akan menjadi acuan ranperda.
Sambil menunggu RPP SPM, Bappeda harus melakukan simulasi atas konsekuensi pembiayaan yang akan terjadi jika wajib belajar 12 tahun diberlakukan. Dari sini, kita bisa lebih rasional dalam menentukan tahapan WAJAR 12 tahun.
Apakah di tahun pertama, kita hanya mampu mengcover SPP atau bisa mengcover pembelian buku dst dst.
Simulasi penganggaran harus segera dilakukan.
Dalam simulasi tersebut, Bappeda juga harus memasukkan variable jumlah siswa non KTP Sulsel ( siswa dari propinsi perbatasan dan lainnya )

#inspirasibunda

Data Diri

Nama : Sri Rahmi S. A. P., M. Adm. K. P

Tempat tanggal lahir : Bantaeng,
2 Januari 1971

Alamat : BTN Paropo blok C 13 Makassar

Pekerjaan : anggota DPRD Propinsi Sulsel

Jabatan : sekretaris fraksi PKS DPRD propinsi

Suami : H. Setiawan S. A. P., M. Adm. K. P

Putra : 6
1. Umar Izzul Islam
2. Hamzah Asadullah
3. Ali Haqqi
4. Abudzar Azzuhdi
5. Khubaib Al Wafi’
6. Hudzaifah

Pengalaman organisasi :
KNPI
Fatayat
Parpol
FCMC ICMI
Ketua Pengda Hapkido Sulsel
Ketua Forum Cinta Anak

Penghargaan :
PIKAT Kopel award
BKM award sebagai inisiator perda Kawasan Tanpa Rokok

Pelatihan :
NLP Practionery
Disarming Objection Masteryphoto522615589583300776

Kunker komisi E ke BPJS pusat

Turut membersamai komisi E adalah perwakilan dari manajmen RS propinsi.

Sekitar 4 jam kami berdialog dengan BPJS tentang banyak aspirasi dari pemkab.

1. Pemutihan tunggakan iuran peserta mandiri yang lolos verifikasi sebagai warga miskin belum memungkinkan karena belum ada regulasinya
2. Prinsip pelayanan BPJS adalah asaz pemerataan, adil & merata dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga tidak mengharuskan bagi peserta PBI ke RS pemerintah. PBI & mandiri berhak mendapat perlakuan yang sama.
3. Asaz rujukan : aksesibilitas & fasilitas.
4. Ada 1,3jt warga Sulsel yang lolos data verifikasi BPJS sebagai peserta PBI. Data ini harus diserahkan ke Kemensos untuk ditetapkan sebagai peserta PBI & selanjutnya diserahkan ke Kemenkes untuk dianggarkan dalam APBN. Berarti ada anggaran 191 M dari APBD Sulsel yang selama ini untuk kesehatan gratis, bisa dialihkan untuk program lainnya.
5. Kami juga menyampaikan penyimpangan2 yang terjadi di daerah yang disinyalir berkaitan dengan BPJS.

#inspirasibunda

google-site-verification: googlee1504fd57faec694.html

Design by pakmustain.info